Jakarta (03/09) – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, mendorong pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menyajikan rincian anggaran secara lebih detail sekaligus menyiapkan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Anggaran yang naik dua kali lipat Pak ya, kurang lebih tahun 2026 dibanding tahun 2025. Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kalau bisa lebih di-breakdown lagi, lebih detail lagi, itu lebih baik tentu saja,” ujar Amin Ak dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Selasa (03/09).

Legislator asal Jawa Timur IV tersebut menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perencanaan anggaran, terutama untuk program strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Selain itu, Amin Ak juga menyoroti situasi sosial yang kurang kondusif yang baru-baru ini terjadi di tanah air. Menurutnya, kerusakan infrastruktur mudah dihitung tapi biaya pemulihan yang terkait dengan reputasi Indonesia di mata dunia dan iklim investasi nasional jauh lebih besar.

“Saya punya data sebagai ilustrasi. Di akhir tahun 2023 yield surat utang negara kita yang 10 tahun itu berada di sekitar 6,4%. Namun ketika terjadi dinamika sosial politik pada tahun 2022, itu yieldnya 7,8%. Jadi ketika kondisi tidak stabil, otomatis cost yang harus kita tanggung itu sangat besar,” jelas Amin Ak.

Ia menegaskan, stabilitas politik merupakan faktor kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Amin Ak menekankan agar pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan solusi konkret pasca aksi demonstrasi, sehingga dinamika sosial di lapangan tidak mengganggu arah pembangunan nasional.