Jakarta (26/08) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menegaskan komitmennya untuk mengawal amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI keempat Tahun 2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini, anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan dari Rp690 triliun menjadi Rp757,8 triliun. Ia menilai besarnya anggaran tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Anggaran 20 persen dari total APBN itu harus untuk pendidikan. Walaupun saya bukan di komisi terkait, saya sangat concern dengan pendidikan. Kita ingin SDM kita unggul dan maju dibandingkan negara-negara tetangga maupun dunia secara umum,” tegas Habib Idrus.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi berbagai program pendidikan yang telah berjalan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Kami minta kepada kementerian terkait untuk memaksimalkan program Indonesia Pintar, KIP, LPDP. Intinya agar bisa membangkitkan semangat membangun negeri lewat pengayaan SDM yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita kalah dari negara tetangga,” ujarnya.

Dengan konsistensi terhadap amanat konstitusi, Habib Idrus menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus benar-benar berorientasi pada penciptaan generasi unggul yang kompeten, mampu membangun bangsa, dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju.