Jakarta (15/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji: Evaluasi, Solusi, dan Arah Kebijakan Nasional’ di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Lt.3 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/07).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal aspirasi umat, khususnya dalam hal pelayanan ibadah haji yang menjadi amanah besar bangsa.
“FGD hari ini merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal aspirasi umat serta menunaikan fungsi pengawasan terhadap pelayanan ibadah haji, agar senantiasa berjalan secara profesional, amanah, dan berkeadilan,” tegas Kharis.
Ia menekankan bahwa ibadah haji bukan sekadar ritual tahunan, tetapi juga menjadi tolak ukur tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Dengan antrean panjang, biaya besar, dan harapan tinggi dari masyarakat, negara dituntut hadir sepenuhnya untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Ibadah haji adalah ibadah agung yang menjadi ujian integritas dan cerminan tata kelola pelayanan publik kita. Dengan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, antrean yang panjang, serta dana yang besar—maka negara harus hadir dengan segenap kemampuannya,” ujarnya.
Abdul Kharis juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji agar tidak hanya mabrur secara spiritual, tetapi juga mabrur secara administratif dan manajerial.
FGD ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi terbuka dan konstruktif yang melahirkan rekomendasi aplikatif demi perbaikan nyata. Ia menutup sambutannya dengan seruan kolaboratif untuk melayani umat dengan sebaik-baiknya.
“Saya berharap FGD ini bisa menjadi ruang diskusi yang terbuka, jernih, dan bermartabat, melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang,” tutupnya.