Jakarta (04/04) — Anggota DPR RI Komisi VI Amin AK, mempertanyakan kebijakan penataan investasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurutnya, meski Indonesia berhasil menyeimbangkan nilai investasi hingga keluar pulau Jawa. Namun, kebanyakan investasi yang masuk dinilai belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Amin saat rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR bersama menteri investasi/kepala BKPM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

“Sebetulnya kebijakan penataan investasi asing itu di Indonesia bagaimana? Kita satu sisi bangga, sekarang sudah ada keseimbangan investasi Jawa-luar Jawa, bahkan trendnya yang luar Jawa sudah meningkat sampai 52 persen,” katanya di ruang rapat Komisi VI.

Sebab kata Amin, jangan sampai investasi asing yang masuk ke Indonesia justru tak memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia.

“Tapi disisi lain bagaimana investasi asing ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia? Kita tidak ingin investasi asing tapi semuanya juga dari asing, teknologinya dari asing,” ujarnya.

“Oke lah kita gak mampu dari sisi teknologi, tenaga kerja dari asing oke kalau kita tidak mampu, tapi kalau sampai buruhnya-tenaga kasarnya juga dari asing, lalu apa dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia?” tambah politikus PKS itu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan Kementerian Investasi agar tidak mengulang kembali kasus seperti yang terjadi di Morowali Sulawesi Tenggara .

“Kita tidak ingin kasus-kasus seperti yang terjadi di Morowali itu terulang kembali,” pungkasnya.