Jakarta (29/03) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta negara harus memperkuat kelembagaan migas nasional.

Di tengah kondisi senjakala bisnis migas dan hengkangnya beberapa perusahaan migas asing dari wilayah kerja Indonesia, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk lebih fokus ke dalam, memperkokoh kelembagaan migas nasional agar Indonesia tidak terus tergantung pada pihak asing atau mengemis-ngemis investasi dari luar.

Karena itu menurut Mulyanto, revisi UU Migas menjadi strategis dalam rangka mengokohkan kelembagaan hulu migas agar badan ini semakin kuat sesuai amanat MK, berfungsi sebagai doers sekaligus regulator, yang mampu dan mudah berkoordinasi dengan pihak pemda dan kementerian untuk memperlancar infrastruktur investasi, terutama terkait dengan aspek perizinan lingkungan dan lahan.

“Kita harus makin percaya diri dengan kekuatan migas nasional kita. Terbukti, BUMN Migas nasional yakni Pertamina makin memperlihatkan geliat yang menarik,” ujar Mulyanto.

Setelah sukses mengakuisisi Blok Rokan dari Chevron, kata Mulyanto, kini Pertamina dengan mulus masuk menggantikan investasi Shell di Blok Abadi Masela, bahkan mulai merambah ke ladang-ladang minyak di luar negeri, seperti di Aljazair dan Irak.

“Bandingkan dengan pembangunan Kilang Tuban, yang terkatung-katung, karena kita tergantung pada pihak Rosneft, Rusia,” terang Mulyanto.

Pertamina, lanjut Mulyanto, sebagaimana disampaikan pada Raker Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas dan Pertamina, Rabu 27 Maret 2024, kini mendominasi Kontribusi lifting migas secara nasional, yakni sebesar 68 prosen untuk minyak, dan sebesar 33 persen untuk gas.

“Ini kinerja bagus di tengah harga minyak dunia yang cenderung naik karena dampak negatif dari perang Rusia-Ukraina yang belum hilang. Harga minyak WTI misalnya, mulai merangkak, melewati angka USD 81 per barel. Begitu juga harga minyak Brent yang terus naik melampaui USD 86 per barel,” imbuh Mulyanto.