Jakarta (28/03) — Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan agar Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Legislatif di Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024.

“Kami memahami ada pembahasan-pembahasan di Panitia Kerja (Panja) dan Pleno Badan Legislasi (Baleg). Dalam perkembangan pembahasan itu, muncul usulan perlu ada predikat bahwa Jakarta ini ditetapkan sebagai daerah khusus. Kami mengusulkan agar Jakarta diberi nama Ibu Kota Legislatif”, ujar Hermanto.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan yang mendukung status Jakarta sebagai Ibu Kota Legislatif tersebut. Salah satunya, karena Jakarta dinilai memiliki sejarah, akses, dan sumber daya yang memadai.

“Terdapat beberapa hal yang mendukung Jakarta sebagai Ibu Kota Legislatif. Pertama, Jakarta memiliki historis yang kuat. Kedua, akses transportasi ke Jakarta sangat kaya dan lengkap, baik laut, darat, dan udara. Ketiga, mobilitas warga sangat tinggi di Jakarta. Setiap saat, bila ada aspirasi, masyarakat bisa langsung menyampaiknnya ke DPR di Kompleks Senayan. Keempat, Kompleks DPR di Jakarta sangat efektif dan tepat untuk menjadi kota legislatif yang dikhususkan untuk memproduksi UU. Dengan demikian, Jakarta tetap memiliki label, punya label yang khusus”, jelas Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna hari ini, Kamis (28/03/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU DKJ. Sementara itu, 8 fraksi lainnya yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasdem, PAN, dan PPP, menyetujui rancangan tersebut.