Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2022
=================================================================
Disampaikan Oleh : DR. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
Nomor Anggota : A-457
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang Kami Hormati,
Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta Jajaran, serta Hadirin yang kami berbahagia.
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Pertangungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Seraya kita memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi NKRI dan mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara umum, Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2022 masih belum memuaskan, sehingga berdampak kurang optimal terhadap peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Repub{ik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1, bahwa: “Anggaran pendapatan dan be/anja negara sebagai wujud dari penge/o/aan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan di/aksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Baca Selengkapnya: