Jakarta (29/03) — Mudik Lebaran tahun 2023 diperkirakan merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Mengingat sudah hampir tiga tahun lamanya masyarakat Indonesia tidak mudik, kemudian juga adanya kerinduan dari masyarakat untuk bertemu dengan keluarga masing-masing.

Termasuk, juga mulai membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, jumlah pemudik yang sangat besar tersebut harus betul-betul diantisipasi secara serius oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR dengan menghadirkan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia.

RPD tersebut memiliki agenda pembahasan mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

“Maka (mudik) tidak boleh terganggu karena ada kemacetan atau mungkin karena ada gangguan di jalan seperti keselamatan, kemudian juga kenyamanan agar warga yang mudik itu betul-betul bisa difasilitasi oleh Pemerintah. Mudik ini kan sebetulnya setiap tahun ya, kecuali pada saat pandemi kemarin. Oleh karena itu, beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus,” ujarnya.

Demikian juga, sambungnya, adanya pengalihan arus yang tidak diketahui oleh publik dari awal sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Selain itu, ia mewanti-wanti rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan.

“Nah, kesalahan ini berulang setiap tahun dan ini harus diperbaiki. Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Legislator Fraksi PKS ini.