Jakarta (29/11) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menyampaikan tanggapannya dalam aspirasi dari warga Bandung Barat mengenai dampak kereta cepat bagi masyarakat sekitar, di ruang rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara 1, Selasa, (29/11).

Amin menyampaikan bahwa PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang menyampaikan penolakan secara lantang dalam pembangunan kereta cepat ini.

“Karena pembangunan ini melalui perencanaan yang tidak matang dan menyimpang dalam pengelolaan anggaran negara yang membengkak lebih dari 20 persen,” ujar Amin.

Amin menambahkan dalam sisi keuntungan secara bisnis, proyek kereta cepat ini tidak akan dapat keuntungan secara cepat dan dari sisi keuntungan secara sosial

“Tidak bisa dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang memberikan keluhan nya dalam kereta cepat ini. Dalam sisi profit, tidak akan masuk, sampai kapanpun tidak akan untung. Dari sisi benefit, tidak ada juga.” ujar Amin

Amin pun menanyakan bahwa dampak positif dari proyek kereta cepat ini patut dipertanyakan. Dalam sisi keuangan, ini akan menjadi beban yang berkelanjutan bagi pemerintah.

“Ini bisa membuat BUMN bangkrut. Secara hitungan bisnis tidak masuk sementara biaya operasional terus berjalan dan menambah hutang negara.” ungkap Amin

Amin menambahkan bahwa dari sisi BUMN selalu menolak adanya proyek kereta cepat ini karena akan menambah utang negara. “Proyek ini akan terus berjalan karena perintah langsung dari Presiden,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV ini.

Senada dengan Amin, Anggota Komisi V, Suryadi Jaya Purnama juga dengan tegas menolaknya dan berjanji akan menindaklanjuti kerugian yang dialami masyarakat.

“Kami dari fraksi akan menugaskan anggota di komisi terkait untuk menindak lanjuti. Fraksi PKS sudah menolak adanya pembangunan kereta cepat dengan berbagai alasan, mulai dari perencanaan yang tidak dibuat secara matang dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” tambahnya.