Semarang (24/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menghadiri acara halal bi halal yang diselenggarakan oleh DPW PKS Jawa Tengah dan DPD PKS Kota Semarang.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPW PKS Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh. Haris, Ketua DPD PKS dari masing-masing kota/kabupaten daerah pemilihan Jawa Tengah 1 (Semarang, Kendal, Salatiga), dan segenap anggota PKS.
Dalam sambutannya, legislator dapil Jawa Tengah 1 ini mengajak para anggota PKS untuk meningkatkan khidmah kepada masyarakat sebagai strategi untuk memenangkan Pemilu 2024.
“Sebagai satu-satunya partai yang tegas berada di luar pemerintahan, PKS perlu merawat hubungan baik dengan masyarakat sebagai sekutu utama kita. Fungsi pelayanan mesti ditingkatkan, giat advokasi harus digencarkan, dan khidmah kita wajib dilakukan secara totalitas,” ucap Bukhori di Semarang, Sabtu (21/05/2022).
Anggota Komisi VIII DPR ini juga menekankan soal pentingnya mewujudkan kolaborasi. Dia mengatakan, mengelola negara tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan perlu dilakukan dengan memadukan berbagai potensi dan sumberdaya dari berbagai pihak.
“Ke-bhinekaan tidak semata tercermin dalam wujud komposisi penduduk kita yang beraneka ragam, tetapi juga ditunjukan dengan memperkaya khazanah kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap anak bangsa untuk memajukan masyarakat dan negaranya,” katanya.
Anggota DPR yang bermitra dengan Menteri Sosial ini turut menyoroti masalah kemiskinan ekstrem yang terjadi di 19 kota/kabupaten di Jawa Tengah. Dia mengatakan, tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah merupakan salah satu tantangan besar yang harus segera diatasi secara kolosal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
“Pasca pandemi, kontraksi ekonomi dikhawatirkan terjadi sedemikian dalam karena pemerintah mau tidak mau mesti mengembalikan angka defisit APBN yang awalnya melebihi 3 persen menjadi kurang dari ambang batas tersebut pada tahun TA 2023 sesuai amanat UU No. 2/2020. Dampaknya, ini akan berpengaruh terhadap program jaring pengaman sosial yang selama ini diandalkan masyarakat untuk menopang daya tahan sosial ekonomi mereka selama pandemi,” jelasnya.
Di sisi lain, demikian Bukhori, di tengah situasi masyarakat yang tengah kesulitan tersebut, risiko terbukanya praktik gelap demokrasi seperti money politics sangat rawan terjadi.
“Praktik demokrasi yang lancung akan melahirkan pemimpin yang pragmatis dan memiliki komitmen yang lemah dalam memenuhi kehendak rakyatnya dan lebih berpihak pada pemodalnya,” tuturnya.
“Program pemberdayaan ekonomi perlu digalakan secara masif. Sebab itu adalah kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem. Selain dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara sosial-ekonomi, program ini juga secara tidak langsung berguna untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat,” urainya.
Bukhori mengungkapkan, salah satu strategi yang dia terapkan di dapilnya untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) dan program Kewirausahaan Sosial bekerjasama dengan Kementerian Sosial.
“Strategi ini dijalankan dengan paradigma bahwa penerima manfaat bantuan adalah subjek berdaya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dengan modal dan pendampingan yang kita berikan. Dengan begitu, manfaat dari bantuan yang diberikan akan memiliki dampak yang berkelanjutan dan mendorong penerima manfaat untuk berdikari,” pungkasnya.