Curah hujan dengan intensitas tinggi telah sebabkan banjir di banyak tempat, bersama dengan itu puluhan orang antri di pinggir jalan untuk mendapatkan minyak goreng yang langka dan harga melambung. Kedelai sulit di dapat, akhirya sebabkan pengrajin tahu dan tempe naikan harga.

Tidak habis cerita, pedagang daging naikan harga. Tarif tol dalam kota merangkak naik pas lewat tengah malam dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi naik tipis. Masyarakat dipaksa merogoh kocek lebih dalam di situasi pandemi yang belum pasti.

Pemegang otoritas berdalih kenaikan hanya terjadi pada komoditas non subsidi dan bukan masyarakat bawah. Bukankah pandemi ini telah merontokan ekonomi secara massif, bukan saja kepada yang papa namun juga selama ini yang dianggap berdaya.

Dari seluruh keriuhan tersebut, lalu munculah wacana pemilu ditunda dari pucuk pengambil keputusan politik dengan alasan khawatir mengganggu stabilitas ekonomi. kita seakan menemukan cara berpikir yang terputus dengan realitas. simpul yang terlepas dari pasak. Demokrasi bukan sekedar terancam, namun dia akan terjerembab ke titik nadir paling rendah: Potensi Otoritarianisme.

Wacana ini bukan untuk yang pertama kali, bahkan menjadi kesekian kali. Sudah dijawab oleh Presiden berulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa dirinya tidak akan menyalahi konstitusi dan menghormati demokrasi.

Tapi rumitnya wacana ini datang bertubi-tubi ditengah pandemi, awalnya diusulkan orang biasa, para aktivis namun kini oleh pengambil keputusan. Pelaku politik aktif, yang jika salah langkah dan terjebak kepentingan pragmatis akan sangat bahaya. Sedih dan sungguh miris. hingga pada akhirnya banyak pihak menduga wacana penundaan merupakan strategi politik jangka pendek yang mengorbankan sistem secara permanen.

Kemalasan untuk berkompetisi, dicarikan alibi mengambil jalan pintas untuk kalangan sendiri. Secara kolektif, soliditas koalisi yang menghalalkan semua aturan telah secara potensial mengancam eksistensi demokrasi.

Kita mengambil keputusan yang bertolak belakang, ditengah dorongan untuk melakukan proses penguatan supremasi sipil.

Kita sedang membuat sejarah yang kelam tentang partisipasi publik, munculnya regenerasi dan kaderisasi bangsa, maupun usaha penguatan institusi publik yang lebih permanen.

Kita sedang menyaksikan ego telah mengalahkan nilai luhur demokrasi. sungguh membuat kita pilu dan malu pada seluruh anak negeri yang telah menggulirkan reformasi.