Jakarta (12/02) — Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12, Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi di Indonesia, yang mengalami penurunan indeks demokrasi sejak 14 tahun terakhir.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
Baca juga: Jusuf Kalla: Demokrasi di Indonesia Saat Ini Menuai Berbagai Kritik
“Indeks demokrasi kita dalam survey-nya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU) . Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu. Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui. Kita semua tahu dalam dasar demokrasi, bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Ucap Jusuf Kalla dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang dilaksanakan secara virtual hari Jum’at (12/2).
Jusuf Kalla juga menyinggung masalah utama dalam demokrasi. Menurutnya, masalah demokrasi di Indonesia disebabkan oleh “mahalnya” demokrasi.
“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi Bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi.” Ucap Ketua PMI itu.
Jusuf Kalla menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” Tegas Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menyampaikan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.” Tutup Jusuf Kalla.