Jakarta (16/01) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus berupaya menunjukkan keberpihakan dalam pemberdayaan UMKM. Termasuk saat pembahasan RUU Cipta Kerja, PKS memasukkan klausul-klausul yang menyangkut UMKM secara detail.
“Seperti pasal-pasal yang berpihak kepada UMKM dalam perlindungan dan kemudahan berusaha,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membuka Webinar Nasional ke 1 bertema UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi, Sabtu (16/01/2021).
Sejumlah pembicara tampil dalam webinar ini, diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Anggota DPR Fraksi PKS yang juga Ketua BPJE DPP PKS Rofik Hananto, Ketua Bidang Pembinaan Kepemimpinan Daerah DR Zulkieflimansyah, Presiden GenPro Abah Iwan dan menghadirkan guest star CEO Doyan Makan SL Corp Indra Wawan.
Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu menambahkan, UMKM di Indonesia penting dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia 64 juta unit. Mudah-mudahan potensi ini bisa terus berkembang dan kontribusi terhadap PDB terus meningkat.
“UMKM di masa pandemi mengalami hantaman. Penurunan pendapatan, kesulitan bahan baku, hambatan produksi, permasalahan permodalan. Pemerintah berusaha memberi dukungan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Namun masih perlu penataan pendataan di lapangan,” ujarnya.
Syaikhu mengakui perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap ke depan berbagai program pemerintah semakin baik dan tepat sasaran kepada pelaku UMKM sehingga alokasi Rp 63,84 triliun betul-betul sampai, baik berupa subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan UMKM, penempatan dana dari perbankan, dan pinjaman cost limit.
“Oleh karena itu perlu kita lakukan pengawalan. Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemberdayaan UMKM yang dijalankan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Tentu pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi sampai level bawah. Pelaku UMKM juga perlu ikut melakukan pengawasan,” tegasnya.
Syaikhu menjelaskan, selaku Presiden PKS dirinya telah mengeluarkan 3 instruksi dukungan PKS terhadap UMKM. Pertama, pemberian bantuan langsung bagi pemberdayaan UMKM oleh para pejabat publik PKS seperti gubernur, bupati, anggota dewan di semua tingkatan dari para tokoh struktur partai.
Kedua, bantuan modal kerja bagi UMKM yang tidak terlalu membebani, baik melalui program dana bergulir maupun hibah bantuan modal dan kerja sama usaha.
“Ketiga, mendorong kepada seluruh keluarga besar PKS untuk proaktif membeli hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang industri kreatif, pertanian, peternakan, kuliner hingga industri rumah tangga,” kata Syaikhu.
Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang terdampak dari hulu sampai hilir.
“UMKM dan Koperasi menunjukkan peran penting dalam proses pemulihan dampak pandemi. Lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap 14 persen ekspor non-migas dan 97 persen total penyerapan tenaga kerja. Dan 61 pesen kontribusi PDB nasional,” katanya.
Dia menambahkan, pelaku usaha di Indonesia tulang punggungnya adalah UMKM. Dari waktu ke waktu UMKM terbukti menjadi pilar ekonomi nasional. Selama tahun 2020 pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan dari suply and demand dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan di masa pandemi.
“Banyak pelaku UMKM yang bertransformasi dari usaha offline ke online karena penerapan PSBB. Jumlah UMKM yang terhubung marketplace online tumbuh dari 14 persen menjadi 16 persen atau lebih dari 10 juta,” katanya.
Teten mengajak semua pihak termasuk PKS untuk bahu membahu mempercepat proses adaptasi UMKM agar memilik daya tahan dan daya saing, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, baik pasar offline maupun online.
Anggota DPR Fraksi PKS sekaligus Ketua BPJE DPP PKS Rofik Hananto menuturkan, antara BPJE dan UMKM ada korelasi yakni memberdayakan dan mensejahterakan. Kebutuhan utama UMKM berupa pengembangan UMKM membutuhkan peran pemerintah. Selain itu ada juga kebutuhan roadmap pengembangan pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Pada saat krisis ekonomi 1998, UMKM mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan meningkatkan kinerjanya. Dan terbukti saat pandemi ini UMKM, meski di awal pandemi mengalami goncangan, tetapi saat ini tetap berdiri dan eksis,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jateng 7 itu menambahkan, dari 64 juta UMKM, sebanyak 98,7 persen berada di level mikro dengan omset kurang dari Rp 1 juta/hari.
“Di tahun 2020, sebanyak 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM masuk ekosistem digital. Selama masa pandemi, 26 persen penjualan terjadi secara online dengan 3,1 juta transaksi per hari. Targetnya di tahun 2021 ada 10 juta pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital. Sebab tren akses pasar digital terus meningkat,” tuturnya.
Ketua BPKD DPP PKS yang juga Gubernur NTB DR Zulkieflimansyah mengatakan, untuk membina UMKM harus ada political will pemerintah, terutama dalam membeli produk dan memasarkannya.
“Permasalahan UMKM itu bukan tidak bisa membuat melainkan setelah dibuat mau dijual kemana. Karena itu harus ada keberpihakan dari pemerintah kepada para pelaku UMKM,” katanya.
Webinar yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu berlangsung menarik. Salah satunya karena host acara mampu menghidupkan suasana dengan saling melempar pantun dengan beberapa pembicara dan mengajak peserta melakukan yelyel penyemangat.