Jakarta (04/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengapresiasi kinerja Menteri Sosial Juliari Batubara atas performa cukup baik yang ditunjukan oleh Kemensos selama penanganan pandemi meskipun masih memiliki sejumlah catatan merah yang perlu diperbaiki.
Bukhori menilai Kementerian Sosial merupakan salah satu Kementerian yang berperan optimal dalam hal realisasi anggaran sesuai domainnya di bidang perlindungan sosial.
“Saya harus sportif, siapapun yang mampu menunjukan prestasi maka harus diapresiasi. Secara politik, walaupun kami (red, PKS) mengambil posisi di luar kekuasaan, akan tetapi kami memiliki kepentingan agar pemerintah ini sukses. Sebab, apabila pemerintah ini sukses, maka yang menikmati adalah rakyat. Sedangkan jika gagal, yang menderita pun adalah rakyat” ungkapnya saat Rapat Kerja bersama Menteri Sosial di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (03/09/2020).
Kemensos memperoleh anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Menteri Keuangan sebanyak Rp 127 Triliun. Sejak pandemi berlangsung sampai saat ini, Kementerian Sosial telah berhasil membelanjakan anggarannya sebesar Rp 83,3 Triliun atau setara dengan (65,52%).
Mensos mengklaim, angka realisasi ini menjadikan Kementerian Sosial sebagai Kementerian dengan serapan tertinggi di antara Kementerian yang lain selama penanganan pandemi.
Selain memberikan apresiasi, tidak lupa Anggota Baleg dari Fraksi PKS ini turut memberikan catatan kritis terkait temuan di sejumlah daerah berkenaan dengan penyelewengan terhadap program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT).
Bukhori meminta Mensos lekas menyikapi isu daerah ini secara serius dengan menyusun strategi pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berdampak terkait distribusi bantuan sampai ke tingkat hilir.
“Saya menerima laporan kejanggalan di sejumlah daerah. Misalnya, ada kelompok warga yang menyatakan mereka seolah dipaksa oleh oknum pejabat daerah untuk membeli daging beku seberat ½ kilogram seharga Rp 60.000,- di e-Warong yang telah ditunjuk otoritas setempat” paparnya.
Pasalnya, lanjutnya, porsi protein tidak harus ditetapkan secara rigid ½ kg dan tidak harus daging semata sebagai sumber protein.
“Sebab dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 dijelaskan, E-Warong tidak boleh menjual bahan pangan dengan sejenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. Apabila terbukti melanggar, E-Warong tersebut akan dicabut izinnya oleh Bank Penyalur,” sambungnya.
Di akhir pemaparannya, Bukhori mengusulkan supaya Kemensos merambah program bantuan di bidang pendidikan. Ia meminta agar para pelajar dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, khususnya yang prasejahtera, diberikan subsidi kuota internet selama menjalani pembelajaran jarak jauh.
“Terkait bantuan pulsa atau paket internet ini penting bagi putra putri kita, Pak Mensos. Meskipun Kemendikbud telah mencanangkan dan Kementerian Agama telah menjanjikan, kendati yang terakhir ini belum jelas posisinya, saya yakin model bantuan pulsa/ paket data internet dari Kemensos ini akan memiliki andil besar dalam rangka mewujudkan tujuan nasional kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa” pungkasnya.