Jakarta, (12/11) – Seusai kunjugan spesifik ke lokasi kebakaran hutan di Riau, Anggota DPR RI Komisi IV, Hamid Noor Yasin mengatakan, perlu upaya serius pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

Dilihat dari dampak yang terjadi, kata Hamid, mulai dari rusaknya kesehatan manusia secara masal, satwa yang turut menderita, hingga tumbuh-tumbuhan di ekosistem terdampak menjadi rusak, sulit untuk dikembalikan.

“Kabakaran di Riau tampak paling parah di seluruh Indonesia. Bahkan menjadi penyebab protes dari negara tetangga singapore dan malaysia akibat kabut asap yang terbawa ke wilayah mereka. Per Oktober 2019, luasan area terbakar di Riau sebesar 9.094 Hektare. Kedepannya perlu upaya pembiayaan pencegahan dari pada mengatasi kejadian kebakaran. Ini pertaruhan integritas pemerintah karena kebakaran hutan ini seperti acara ritual yang mesti dihentikan”, ucap Hamid.

Politisi PKS ini sangat prihatin atas kejadian kebakaran hutan yang terus menerus terjadi setiap tahun, baik area kecil maupun besar. Dan tahun 2019 ini memang sangat besar sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat parah.

“Khusus daerah riau saja, kejadian kebakaran merata di wilayah tersebut. Dari 9.094 hektare karhutla di Riau, sebarannya terinci di tiap daerah, Rokan Hulu 89 hektare, Rokan Hilir 1.941 hektare, Dumai 351 hektare, Bengkalis 1.911 hektare, Meranti 368 hektare, Siak 872 hektare, Pekanbaru 320 hektare, Kampar 368 hektare, Pelalawan 554 hektare, Indragiri Hulu 1.222 hektare, Indragiri Hilir 1.074 hektare, dan Kuantan Singingi 20 hektare”, tutur Hamid.

Hamid mengatakan, perlu gerakan simpati kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang mesti terus dilakukan hingga sekarang, karena meskipun kebakarannya sudah mulai mereda akibat musim penghujan tiba, tapi kesengsaraan efek pasca kebakaran masih terasa kepada warga mulai terutama masalah kesehatannya.

“Pengembalian ekosistem yang rusak mulai dari satwa dan flora nya juga menjadi pekerjaan yang berat untuk diselesaikan”, tegasnya.

Legislator dari Jawa Tengah IV ini mengatakan, negara perlu keras pada penegakan supremasi hukum kepada para pembakar hutan. Regulasi pencegahannya sangat diperlukan untuk membangun sistem yang berwibawa, sehingga para pelaku yang selama ini merasa berani membakar hutan menjadi berpikir panjang ketika akan melakukan pembakaran.

“Tahun 2020, Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang sulit dikendalikan manusia. Harus ada langkah-langkah preventif dari seluruh elemen stakeholder untuk bahu-membahu mengantisipasi terjadinya karhutla, sehingga ada perbaikan pada antisipasi kejadiannya. Lebih baik keluar anggaran pencegahan yang tidak besar dari pada mengatasi kejadian kebakaran yang pasti sangat besar kerugiannya”, pungkas Hamid Noor Yasin.