Jakarta, HanTer – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menilai, Badan Intelijen Negara `kecolongan` terjadi ledakan diduga berasal dari bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur dan menilai institusi itu perlu peningkatan kualitas alat intelijen.

“Pada kenyataannya (peristiwa bom di Samarinda menandakan BIN) `kecolongan`. Penyebabnya karena peralatan kurang canggih,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Senin (14/11/2016).

Dia mengatakan, pelaku teror di Samarinda adalah mantan pelaku teror sehingga seharusnya BIN bisa mendeteksi secara dini siapa saja yang terindikasi akan melakukan aksi teror.

Menurut Abdul Kharis Almasyhari, BIN seharusnya melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap orang yang terindikasi akan berbuat aksi teror.

“Zaman sekarang, memantau bukan berarti mengikuti secara fisik namun dengan teknologi yang canggih. Karena itu Komisi I DPR mendukung BIN memperbaharui terus peralatannya,” ujar politisi PKS itu.

Dia mengatakan, Komisi I DPR terus mendukung BIN untuk memperbaharui peralatannya sehingga mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Menurut dia, Komisi I DPR mendukung anggaran BIN untuk memperbaharui peralatannya itu meskipun tidak semua anggaran yang diajukan institusi intelijen itu disetujui oleh DPR.

“Memang BIN dibawah kepemimpinan Pak Budi Gunawan baru berjalan namun kami harap dengan dukungan itu ada perbaikan kinerja,” katanya.

Dia menegaskan, kedepan BIN harus semakin tangguh dalam artian segala potensi yang mengarah pada aksi terorisme bisa dideteksi dini dan diantisipasi lebih dahulu.

Menurut dia, kalau semua rencana aksi terorisme bisa diindikasikan oleh BIN maka institusi itu bisa langsung melaporkan ke Kepolisian atau BNPT untuk diantisipasi.

“Kami berharap kedepan BIN makin tangguh dalam artian segala potensi yang mengarah pada aksi terorisme bisa dideteksi dini dan diantisipasi lebuh dulu,” ujarnya.

(Oni)

 

Sumber: Harian Terbit