Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia menyampaikan selamat bagi jamaah haji asal Sulsel yang telah kembali di Makassar pada pekan ini.
Menjelang masa reses yang akan dimulai pada 28 Mei 2025, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan rencananya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Sumatera Barat I.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyoroti wacana perpanjangan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi 65 hingga 70 tahun.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rahmat Saleh terpilih menjadi Ketua DPD Desa Bersatu Provinsi Sumatera Barat. Ia menyatakan bahwa keberhasilan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa, memerlukan peran aktif perangkat dan masyarakat desa.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia menyoroti pengelolaan Lapas di berbagai daerah.
Menurut Meity, pengelolaan Lapas belum banyak mengalami perubahan signifikan selama 2025.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia mengapresiasi langkah Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas dalam memudahkan izin koperasi merah putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI, menghadiri secara langsung pembukaan Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta. Sidang ini dihadiri oleh perwakilan parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia menanggapi kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti Sumatra Selatan terjadi, Kamis pagi (08/05/2025).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia menghadiri Sosialisasi Empat Pilar yang digelar di Balai Aroeppala, Kota Makassar, Selasa, (06/05/2025).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahmat Saleh mengingatkan Revisi Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) harus mampu membatasi potensi terjadinya pemungutan suara ulang (PSU). Menurut Rahmat Saleh, hal ini penting karena PSU rentan menjadi ajang bisnis dan disusupi mafia demokrasi.