Upaya Komisi IX DPR RI mengumpulkan data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Usaha (BSU), terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi munculkan moral hazard.
Komisi IX DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan promosi dan sosialisasi program kepesertaan secara masif dan intensif guna meningkatkan perluasan kepesertaan.
Anggota DPR RI, Iskan Qolba Lubis, menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp250 juta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas).
Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKS Achmad Dimyati menilai, aksi terorisme berupa serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada, Minggu, (28/3/2021) dapat merusak keharmonisan antar agama.
Menurut Anggota DPR RI Komisi V Hamid Noor Yasin dari Dapil Jateng 4 Wonogiri, Sragen dan Karanganyar ini mengatakan “kita patut mengapresiasi rencana tersebut, namun demikian pada kenyataannya selama ini pembentukan BUM Desa bukan tanpa masalah. Terdapat informasi bahwa pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid19 terdapat 2.188 BUM Desa yang mangkrak alias terbengkalai atau tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.
Politikus PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, mendukung sidang online karena menurutnya kasus HRS menjadi perhatian publik dan debatable.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati berharap, BSI mampu mengakhiri stagnasi market shareperbankan syariah nasional. Selama satu dekade terakhir, pangsa pasar syariah hanya berada pada kisaran 5 persen.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan partainya menolak wacana presiden menjabat tiga periode. PKS mengimbau Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dengan orang-orang di lingkarannya yang ‘membisikkan’ wacana presiden tiga periode.
Insentif pajak di tengah pandemi adalah keniscayaan. Tetapi harus dengan memperhatikan banyak aspek dan yang terpenting harus tepat sasaran. Demikian disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, tentang Kebijakan Insentif dan Belanja Perpajakan di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Senada, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati memandang RUU KUP ini adalah pondasi dan pilar penyangga untuk reformasi perpajakan. Untuk memulai reformasi perpajakan yang komprehensif, menurut dia bisa dimulai dari RUU KUP ini.