Rubrik
Infografis
PKS TOLAK KENAIKAN HARGA LPG NON-SUBSIDI
Dalam kurun waktu dua bulan saja, perubahan harga sudah dua kali terjadi ❌ Awalnya, harga LPG non subsidi dibanderol Rp 11.500 per kg, kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp 13.500 dan kini naik lagi menjadi Rp 15.500/kg 😱😢 Harga ini tentu sangat sulit dijangkau dan menurunkan daya beli masyarakat 🚩 #fraksipksdprri #bersamamelayanirakyat #elpiji
PKS : STOP MEMBUAT KEBIJAKAN YANG MEMBEBANI RAKYAT
Masyarakat daya konsumsinya makin melemah dengan kenaikan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas. Disisi lain pendapat belum pulih akibat pandemi. ‼️ Gimana menurutmu? 🤔 #fraksipksdprri #pkspelayanrakyat #pksawasikabinet #langka #naik
PKS Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng
• Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng telah dikeluarkan Pemerintah (Permendag No 6 Tahun 2022) dengan rincian : Harga minyak curah Rp11.500/Liter Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/Liter Minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/Liter Kebijakan HET ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2022. • Fakta di lapangan, harga minyak goreng masih ada yang menyentuh Rp
Sampah Dalam Negeri Tak Tertangani, Impor Sampah Terus Terjadi | PKS: Pemerintah Harus Fokus Tangani Persoalan Sampah dan Stop Impor Limbah
Indonesia sudah lama berkutat dengan pengelolaan sampah dalam negeri. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan. Indonesia menghasilkan sekitar 300 kg
Jangan Naikkan Harga BBM Saat Beban Hidup Rakyat Masih Sulit
Jika dibandingkan dengan Malaysia, harga BBM Indonesia tergolong mahal dengan nilai oktan (RON) yang lebih rendah atau setara. Komparasi Harga BBM Malaysia: Rp 7.051 (RON 95); Rp 10.735 (RON 97) Indonesia: Rp 8.000 (RON 90); Rp 13.500 (RON 98) Apa yang menyebabkan Malaysia bisa menjual BBM dengan harga murah? Pemerintah Malaysia langsung memberikan subsidi pada
PKS Kritik Pemindahan Ibukota Negara
Fraksi PKS menilai bahwa pembangunan besar-besaran di Kalimantan Timur dapat mengancam lingkungan hidup dan habitat konservasi satwa
PKS Kritik Pemindahan Ibukota Negara
Dari aspek pertahanan, Fraksi PKS menyoroti beban anggaran yang akan timbul dari proses relokasi alutsista dan personel, pembentukan satuan-satuan baru, maupun pembangunan fasilitas pendukung lain, apabila Ibukota dipindahkan. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan adalah senilai 118 Triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar, yang selayaknya bisa dimanfaatkan untuk menambah alutsista, tanpa pemindahan Ibukota.
PKS Kritik Pemindahan Ibukota Negara
Perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibukota Negara ialah 466 Triliun melalui sejumlah skema. Bagi Fraksi PKS, jumlah biaya tersebut luar biasa besar, khususnya jika melihat kondisi APBN dan keuangan BUMN Karya kita yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Simak data selengkapnya melalui infografis di atas ya,
PKS Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara
Fraksi PKS mencermati sejumlah alasan yang dikemukakan Pemerintah sebagai dasar legitimasi atas pemindahan IKN ke Kalimantan. Menurut Fraksi PKS, alasan-alasan tersebut tidak cukup relevan dan kuat, justru terkesan dibuat-buat.