Fraksi PKS senantiasa mengingatkan Pemerintah untuk membangun iklim riset berkelanjutan dengan cara memberdayakan seluruh SDM unggul dan menambah anggaran riset. Namun, pemberhentian terhadap sejumlah ilmuwan Eijkman tampaknya menunjukkan situasi yang sebaliknya.
Premium Dihapus, Padahal Rakyat Masih Butuh☹ Pemerintah menggulirkan rencana penghapusan BBM jenis Premium pada tahun 2022 mendatang di tengah beban rakyat yang masih terdampak pandemi. Hal tersebut dikatakan merupakan bagian dari roadmap BBM Ramah Lingkungan yang diupayakan Pemerintah. Nantinya, masyarakat akan menggunakan BBM minimal jenis Pertamax (RON 92) yang saat ini dijual oleh PT Pertamina
Keputusan ini menjadi momentum untuk publik terus mengawal kinerja legislasi yang harusnya menghasilkan UU yang berkualitas. Kami Menolak UU Karena ketergesaan dan tidak berpihak pada Rakyat : 1. UU Cipta Kerja 2. UU Bea Materai 2. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) a.k.a Ominibuslaw Sektor Perpajakan 3. UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) 4.
Cukupkan segala bentuk kontroversi, percayalah perubahan dan terobosan bisa dilakukan tanpa harus menanggalkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan bukan sekedar aplikasi dan simbolisasi 🛡 Fokus ke tujuan utama pendidikan, fokus sejahterakan Guru
PKS Desak Pemerintah Evaluasi Keamanan Kilang Minyak📌 Sepanjang 2014- 2021 kilang-kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) mengalami kebakaran sebanyak enam kali. Kejadian terakhir terbakarnya kilang minyak milik Pertamina di Cilacap pada Sabtu (13/11/2021).🔥 Daftar Kilang Minyak Pertamina yang terbakar (2014-2021): 1. 16 Februari 2014 KMP Dumai 2. 5 Oktober 2016 KMP Cilacap 3. 15 Agustus
Sudah Diverifikasi FPKS DPR RI Menolak RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) karena mengamputasi kewenangan Daerah‼️ Hanya PKS satu-satunya Fraksi yang Menolak RUU HKPD
PKS Usul Bentuk Pansus ! Usut Tuntas Pihak Yang Merugikan Garuda‼️ 💸 Kewajiban (Termasuk Hutang) Garuda per 30 September 2021 sebesar US$9.756 juta atau setara dengan Rp140 triliun. 💸Utang tersebut terus meningkat US$ 100-150 juta atau Rp 1,5-2 triliun setiap bulannya karena bunga dari penundaan pembayaran utang. ❤️🔥Ekuitas Negatif (kewajiban lebih besar daripada aset) sebesar
PKS menuntut ketegasan Pemerintah atas kedaulatan wilayah perairan dan sumber dayanya di Laut Natuna Utara.‼️🔴 Kapal riset Hai Yang Di Zhi 10 yang berbendera Tiongkok terpantau sudah beraktivitas di Laut Natuna Utara sejak Agustus lalu. Berdasarkan pantauan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), kapal tersebut diduga melakukan aktivitas pemetaan sumber daya non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif
PKS mendesak pemerintah untuk tegas menyelesaikan masalah pinjaman online (pinjol) dari hulunya Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejak 2019 hingga Oktober 2021, terdapat setidaknya 19.711 aduan terkait pinjol yang dilayangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para korban membayar utang yang tidak kunjung lunas karena bunga yang begitu tinggi, diteror debt
PKS Menilai Berbagai Kebijakan Pemerintah Malah Menyulitkan Masyarakat Tahun 2020 lalu, tingkat inflasi tahunan menyentuh angka terendah, yakni 1,68 persen. Namun, rendahnya angka tersebut mengindikasikan lumpuhnya daya beli masyarakat terutama akibat pandemi. Di saat yang sama, berbagai kebutuhan masyarakat justru mengalami peningkatan harga. 1. Peningkatan tarif BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp35.000 2.