Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa program hilirisasi di sektor pertambangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi jargon pembangunan industri.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menilai bahwa tanggapan Kementerian Kehutanan terhadap sejumlah usulan Fraksi PKS dalam pembahasan Panja Revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih menyisakan sejumlah catatan krusial, terutama terkait perlindungan kawasan hutan dan pengawasan terhadap alih fungsi hutan.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal Albinsaid, menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah dan semua pihak yang telah mendorong kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahmat Saleh mengingatkan Revisi Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) harus mampu membatasi potensi terjadinya pemungutan suara ulang (PSU). Menurut Rahmat Saleh, hal ini penting karena PSU rentan menjadi ajang bisnis dan disusupi mafia demokrasi.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial sebagai solusi bagi masyarakat desa hutan dalam mengelola kawasan secara legal dan berkelanjutan.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku Utara (Malut), Izzuddin Alqassam Kasuba menyambut baik audensi yang diadakan oleh DPRD Halmahera Utara (Halut) dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat setempat.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, Menyoroti kasus Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang telah menyita perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti berbagai tantangan serius dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senin (5/5).
Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, berharap agar kementerian khususnya panitia penyelenggaraan haji segera atasi keterlambatan keberangkatan Jamaah Haji asal Nusa Tenggara Barat akibat belum terbitnya visa dari pihak Arab Saudi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan dari Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Galela-Loloda.