Batam (14/10) — Penyatuan data penerima bantuan sosial dan subsidi didorong oleh Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), agar bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat sesuai haknya.

Dorongan tersebut disampaikan seusai Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI yang dipimpinnya di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta, itu menekankan pentingnya pembenahan tata kelola subsidi energi.

Melalui pemanfaatan data tunggal, berbagai program bantuan pemerintah diharapkan dapat diselaraskan. Basis penerima yang terintegrasi dinilai dapat dijadikan landasan untuk mengkaji peralihan subsidi produk menuju bantuan melalui transfer langsung kepada masyarakat yang berhak.

Apresiasi turut disampaikan kepada Ketua Dewan Energi Nasional atas perhatian terhadap integrasi data nasional. Dengan pendataan yang semakin baik, ketepatan penerima bantuan diharapkan dapat diperkuat, sekaligus mendukung penyaluran manfaat secara lebih terukur.

“Selisih harga bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi dinilai perlu dicermati dalam pengawasan penyaluran. Di tengah luasnya wilayah Indonesia, potensi penyalahgunaan diharapkan dapat ditekan melalui sistem yang memastikan subsidi dimanfaatkan sesuai hak penerima,” jelasnya.

Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat disertai antisipasi kendala pasokan di wilayah kepulauan. Pengaruh cuaca terhadap transportasi energi perlu diperhitung agar kelancaran distribusi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Oleh Jalal, pembenahan data dan mekanisme bantuan diharapkan dapat menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah yang berkelanjutan. Melalui langkah tersebut, manfaat subsidi diharapkan semakin tepat diterima sekaligus membantu menjaga kesejahteraan keluarga.