Jakarta (13/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengingatkan pentingnya penguatan keamanan dan ketahanan siber nasional menyusul serangkaian serangan siber yang menimpa sejumlah perusahaan dan penyedia layanan digital di Jepang.
Menurut Sukamta, kejadian tersebut perlu menjadi perhatian Indonesia. Jepang yang memiliki kemampuan teknologi maju dan infrastruktur digital modern ternyata tetap menghadapi ancaman serangan siber yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Ini menjadi peringatan bagi kita. Serangan siber sekarang bukan hanya soal pencurian data atau gangguan komputer. Dampaknya bisa merembet ke kegiatan industri, distribusi barang, transaksi ekonomi, bahkan pelayanan publik. Kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi ancaman seperti ini,” ujar Sukamta.
Ia mengatakan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat tantangan keamanan siber semakin besar. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencari celah keamanan, menyusun penipuan digital yang lebih meyakinkan, hingga mempercepat berbagai tahapan serangan.
“Dengan AI, pekerjaan yang dulu memerlukan keahlian teknis tinggi sekarang sebagian bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. Ini tentu menambah tantangan bagi keamanan siber kita. Jangan sampai perkembangan ancamannya jauh lebih cepat daripada kemampuan kita menghadapinya,” katanya.
Sukamta menilai Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar pada ketahanan siber, bukan hanya keamanan sistem. Sebab, sekuat apa pun perlindungan yang dibangun, kemungkinan terjadinya serangan tetap harus diperhitungkan.
“Yang harus kita siapkan bukan hanya bagaimana mencegah serangan, tetapi juga bagaimana memastikan sistem tetap bisa bekerja ketika terjadi gangguan. Kalau ada sistem yang berhasil diserang, dampaknya harus bisa dibatasi dan pelayanannya segera dipulihkan. Jangan sampai satu serangan melumpuhkan banyak layanan sekaligus,” jelasnya.
Ia mencontohkan ketergantungan banyak perusahaan dan lembaga pada penyedia infrastruktur digital yang sama. Ketika satu penyedia mengalami gangguan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pengguna sekaligus.
Karena itu, Sukamta mendorong penguatan keamanan infrastruktur digital strategis, peningkatan kemampuan mendeteksi dan menangani serangan, serta kesiapan sistem cadangan dan pemulihan layanan. Pengembangan tenaga ahli keamanan siber dan latihan menghadapi serangan berskala besar juga perlu terus ditingkatkan.
“Kita punya banyak sektor penting yang sekarang sangat bergantung pada sistem digital, mulai dari telekomunikasi, energi, perbankan, transportasi, kesehatan, sampai pelayanan pemerintahan. Semua harus punya kesiapan yang baik. Jangan sampai gangguan pada satu sistem kemudian menjalar dan mengganggu kehidupan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Sukamta menambahkan, penguatan keamanan dan ketahanan siber membutuhkan kerja sama pemerintah, lembaga keamanan siber, operator infrastruktur, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
“Digitalisasi harus terus kita dorong karena manfaatnya besar bagi kemajuan bangsa. Tetapi semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi digital, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaganya. Infrastruktur digital Indonesia harus aman, kuat menghadapi serangan, dan cepat pulih ketika terjadi gangguan,” pungkasnya.