Jakarta (07/10) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendukung penuh aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait perwujudan pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan guru.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menegaskan bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan visi Presiden, dan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dinilai sangat memadai untuk merealisasikan cita-cita tersebut jika dioptimalkan.
Hal itu disampaikan Fikri saat menanggapi aksi unjuk rasa BEM SI di depan Gedung DPR RI yang membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan pendidikan nasional, Selasa. Menurutnya, pemerintah dan DPR saat ini sedang menindaklanjuti kajian tersebut secara serius.
“Apa yang mereka (BEM SI) suarakan sama persis dengan aspirasi dan kajian yang sedang berkembang untuk ditindaklanjuti secara serius di pemerintahan. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden yang menginginkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” kata Fikri dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026), di Jakarta.
Politisi dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) tersebut menjelaskan, secara konstitusi, ketersediaan dana seharusnya tidak lagi menjadi hambatan.
Pada tahun 2026, anggaran pendidikan tercatat mencapai Rp759 triliun dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp824 triliun pada 2027. Angka tersebut dinilai sangat cukup untuk membiayai program pendidikan gratis.
Meski demikian, Fikri menyoroti perlunya penataan tata kelola distribusi anggaran. Saat ini, dari total Rp759 triliun, hanya sekitar Rp170 triliun yang dikelola langsung oleh kementerian terkait pendidikan, seperti Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kementerian Agama. Sisanya dialokasikan ke fungsi pendidikan di lembaga lain atau ditransfer ke daerah.
Selain persoalan pendidikan gratis, Fikri juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk guru honorer dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia mendorong agar sekitar 230.000 guru PPPK berstatus paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu.
Tidak hanya fokus pada sekolah negeri, Komisi X DPR RI juga memastikan agar institusi pendidikan swasta tidak terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Kita sedang merumuskan skema bantuan agar guru yang lulus PPPK dapat tetap mengajar di sekolah swasta asalnya dengan kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Begitu pula di tingkat perguruan tinggi, kampus swasta harus mendapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) agar program ini tidak mematikan kampus swasta yang selama ini telah berkontribusi,” tegasnya.
Terkait sasaran subsidi pendidikan tinggi, Fikri sepakat dengan aspirasi masyarakat agar sistem pembagian kelompok ekonomi (desil) dievaluasi.
Ia mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, guna memastikan validitas data.
Dengan data yang akurat, program subsidi pendidikan dari pemerintah dipastikan akan berjalan lebih berkeadilan dan tepat sasaran.