Jakarta (01/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mengapresiasi upaya pemerintah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan. Upaya pemadaman dinilai perlu diperkuat dengan langkah pencegahan jangka panjang.

Menurut Jalal, mitigasi perlu disiapkan secara lebih terukur setelah musim kemarau berakhir. Kesiapsiagaan sejak dini dinilai penting agar risiko kebakaran dapat ditekan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis penting.

Ia menyampaikan bahwa api yang berhasil dipadamkan tentu patut diapresiasi. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebakaran serupa dapat dicegah. Pencegahan perlu diperkuat melalui kesiapan sumber air, peralatan, pemetaan risiko, serta keterlibatan masyarakat.

Ketersediaan air di sekitar kawasan rawan dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting. Karena itu, program 10.000 Titik Air Karhutla 2027–2030 diusulkan Jalal melalui pembangunan embung, sumur bor, sekat kanal, pompa, serta reservoir berdasarkan pemetaan risiko kebakaran.

Dengan sumber air yang ditempatkan lebih dekat, proses pemadaman dan pendinginan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Infrastruktur pencegahan tersebut juga diharapkan dapat mendukung perlindungan ekosistem serta menjaga kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat di sekitar kawasan rawan.

Selain infrastruktur, Jalal mendorong pembentukan Satu Desa Satu Tim Siaga Karhutla di kawasan rawan. Setiap tim dapat diperkuat 10–20 personel dengan dukungan pompa, selang, alat komunikasi, perlengkapan pelindung, serta teknologi pemantauan sederhana.

Warga lokal perlu semakin diberdayakan sebagai penjaga lingkungan. Jalal meyakini bahwa dengan dukungan pemerintah dan insentif berbasis keberhasilan pencegahan, masyarakat dapat menjadi garda terdepan mencegah karhutla sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup agar manfaat hutan dan lahan tetap dapat dirasakan generasi mendatang.