Jakarta (29/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi dari Dapil NTB II, menyoroti masih adanya kesenjangan antara tarif yang dibayarkan masyarakat dengan kualitas pelayanan di sejumlah ruas jalan tol. Ia menegaskan, pengguna jalan tol memiliki hak untuk memperoleh layanan yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (29/09), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Abdul Hadi mengatakan, Komisi V DPR RI telah membentuk Panja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol untuk mengawal berbagai keluhan masyarakat. Persoalan yang disoroti antara lain tarif yang dinilai mahal, kemacetan, tingginya kecelakaan, hingga fasilitas rest area yang belum memenuhi persyaratan.

“Masyarakat berbayar, apalagi kemudian pada titik-titik tertentu kita masyarakat berbayar tetapi ternyata macet atau kecelakaan yang banyak. Agar segera lewat badan usaha jalan tol, BUJT, untuk segera menyelesaikan standar ini, karena ini merupakan hak daripada masyarakat kita yang telah melakukan pembayaran,” ujar Anggota DPR RI tersebut.

Selain kualitas pelayanan, Abdul Hadi turut menyoroti persoalan over dimension over loading (ODOL) yang masih ditemukan di jalan tol. Ia menyebut persoalan tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan.

“Ada satu tambahan lagi catatan kita, ada ODOL, over dimension dan load. Bahkan itu tingkat kecelakaan dari ODOL ini ada sekitar 30 sampai 40 persen kecelakaan di jalan tol karena kasus ODOL,” ujarnya.

Abdul Hadi menegaskan Fraksi PKS akan terus mengawal pembenahan pelayanan jalan tol agar hak masyarakat atas keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi dapat terpenuhi.

“Dari Fraksi PKS akan mengawal terus agar rasa keselamatan, kenyamanan dalam bertransportasi menjadi harapan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.