Jakarta (25/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyambut pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus melanjutkan pengalaman panjang Indonesia dalam restorasi gambut dan mangrove.
Johan mengingatkan, BPGMN bukanlah kelembagaan yang sepenuhnya dimulai dari nol. Indonesia sebelumnya memiliki Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian diperluas menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2020, masa tugas BRGM berakhir pada 31 Desember 2024.
“Jadi, kita sebenarnya sudah mempunyai pengalaman kelembagaan, sumber daya manusia, pengetahuan lapangan, data, dan jejaring masyarakat dari BRG sampai BRGM. BPGMN jangan memulai dari halaman kosong. Ambil yang sudah baik dari BRGM, evaluasi kekurangannya, lalu bangun kelembagaan yang lebih kuat dan lebih efektif,” kata Johan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Johan, sebelum masa tugas BRGM berakhir, di Komisi IV DPR RI juga telah muncul dorongan agar kelembagaan yang menangani gambut dan mangrove tetap dipertahankan dan diperkuat. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemulihan ekosistem gambut dan mangrove merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.
Karena itu, Johan menilai keputusan Presiden Prabowo membentuk BPGMN dapat menjadi kesempatan untuk membawa kebijakan pengelolaan gambut ke tahap berikutnya, terutama dengan memperkuat pendekatan pencegahan karhutla berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat.
Pemerintah pada Kamis (24/9) menyatakan BPGMN akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Presiden juga mendorong keterlibatan ilmuwan dan profesional serta penguatan kembali pendekatan berbasis desa melalui Masyarakat Peduli Api.
“Selama ini energi dan anggaran kita sangat besar ketika api sudah muncul dan membesar. Saya berharap BPGMN membalik pendekatan itu: lebih banyak bekerja sebelum terjadi kebakaran. Jaga tata air gambut, perkuat deteksi dini, restorasi ekosistem, libatkan desa dan Masyarakat Peduli Api, serta pastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari gambut dan mangrove yang tetap sehat,” ujar legislator dari Pulau Sumbawa tersebut.
Johan menegaskan pembentukan BPGMN juga harus disertai desain kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kementerian Kehutanan maupun kementerian dan lembaga lainnya.
“BPGMN harus menjadi penguat koordinasi, bukan menambah mata rantai birokrasi. Harus terang siapa membuat kebijakan, siapa menjalankan restorasi dan rehabilitasi, siapa mengawasi konsesi, siapa melakukan penegakan hukum, dan siapa memegang komando ketika ancaman kebakaran muncul,” tegasnya.
Ia mendorong penerapan prinsip satu peta, satu data, pembagian kewenangan yang jelas, dan akuntabilitas yang terukur dalam desain BPGMN. Menurutnya, ukuran keberhasilan badan tersebut pada akhirnya harus terlihat di lapangan melalui penurunan hotspot dan luas karhutla, perbaikan kondisi hidrologi gambut, pemulihan mangrove, serta meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat sekitar ekosistem.
Terkait sosok yang akan memimpin BPGMN, Johan berharap Presiden mengedepankan kompetensi, integritas, pengalaman lapangan, dan kemampuan melakukan koordinasi lintas sektor.
“Badan ini membutuhkan figur yang memahami ekologi gambut dan mangrove, tetapi sekaligus mampu mengelola organisasi besar dan mengoordinasikan banyak kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, saya berharap pemilihannya benar-benar berbasis merit dan profesionalitas,” katanya.
Johan menilai tantangan terbesar BPGMN bukan sekadar membangun struktur kelembagaan, tetapi memastikan keberlanjutan pengelolaan gambut dan mangrove dari pusat hingga tingkat tapak.
“Pengalaman BRGM memberi kita banyak pelajaran. Sekarang kesempatan kita membuatnya lebih baik. Ukuran akhirnya bukan berapa besar badan ini atau berapa banyak program yang dibuat, tetapi apakah kebakaran semakin berkurang, gambut tetap basah, mangrove semakin sehat, dan masyarakat di sekitarnya semakin sejahtera,” pungkas Johan.