Jakarta (04/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi XI, Anis Byarwati, menilai pertumbuhan aset perbankan syariah belum cukup menunjukkan keberhasilan industri keuangan syariah. Ia mendorong orientasi kebijakan bergeser dari sekadar mengejar aset dan market share menuju penguatan market power, pembiayaan produktif, inovasi produk, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Anis dalam FGD Fraksi PKS bertajuk “Reformulasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (03/09/2026).
Berdasarkan data OJK yang dipaparkan, aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp1.076 triliun pada Juli 2026, tetapi market share masih sekitar 7,36 persen. Menurut Anis, kondisi ini menunjukkan pertumbuhan aset belum diikuti pendalaman pasar dan kontribusi yang sebanding terhadap perekonomian.
“Kalau kita hanya memperhatikan tumbuh, jawabannya pasti jelas industri perbankan syariah tumbuh. Tapi pertanyaannya tidak sampai di situ. Asetnya tumbuh, tetapi market share-nya stagnan,” ujar Anis.
Ia menilai persoalan utama bukan kekurangan regulasi, melainkan fragmentasi ekosistem, keterbatasan skala ekonomi dan efisiensi, kurangnya diferensiasi produk, serta lemahnya koneksi dengan sektor riil. Karena itu, kebijakan perlu bergeser dari pertumbuhan aset menuju scale, efficiency, product innovation, real-sector impact, dan daya saing global.
Anis mencontohkan Malaysia sebagai pembanding, terutama dalam membangun ekosistem yang mengintegrasikan Islamic banking, takaful, Islamic money market, sukuk, dan Islamic capital market. Di Malaysia, Islamic financing telah mencapai sekitar 48 persen dari total pembiayaan pada 2025, jauh di atas penetrasi Indonesia.
“Jangan biarkan Islamic Banking itu berjalan sendiri, tapi membangun integrasi, membangun dual financial system. Jadi wakaf, BWI enggak sendiri, takaful enggak sendiri, saham enggak sendiri, kemudian sukuk enggak sendiri,” tegasnya.
Untuk itu, Anis menawarkan delapan arah reformulasi: mengubah orientasi dari market share ke market power dengan KPI berbasis pembiayaan produktif dan dampak; membangun Islamic banking champions dan konsolidasi sehat; menggeser replication menuju inovasi serta pembiayaan berbasis cash flow bagi UMKM; menjadikan perbankan syariah sebagai mesin sektor riil; memperkuat wakaf sebagai productive capital; memperkuat shariah governance; membangun infrastruktur data, open finance, dan AI credit scoring; serta menghadirkan insentif selektif dan Islamic Finance Hub Indonesia.
Khusus UMKM, Anis menekankan pentingnya menggeser pembiayaan dari berbasis agunan (collateral) menjadi berbasis arus kas (cash flow), sehingga pelaku usaha yang memiliki kinerja usaha baik tetapi minim aset tetap dapat mengakses pembiayaan.
“Kalau KPI-nya itu diubah, pembiayaan yang utamanya agunan atau kolateral digeser kepada cash flow, usaha yang cash flow-nya bagus bisa mendapatkan pembiayaan. Maka UMKM bisa berkembang,” jelasnya.
Anis menegaskan keberhasilan perbankan syariah harus diukur dari seberapa besar pembiayaan masuk ke sektor produktif dan menciptakan lapangan kerja, bukan semata dari pertumbuhan aset.
“Mari kita masuk ke pendalaman pasar, dari imitasi produk mari kita berinovasi khas Indonesia, dari kolateral mari kita berbasis cash flow, dan dari bank sebagai silo mari kita integrasikan dengan ekosistem keuangan,” pungkasnya.