Jakarta (22/08) — Polemik calon kadet putri Universitas Pertahanan (Unhan) RI yang disebut mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi karena persoalan hijab mendapat perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, Jumat (21/8/2026).

Saadiah menilai persoalan ini bukan sekadar soal penggunaan hijab, tetapi menyangkut kepastian aturan, transparansi seleksi, dasar hukum, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

“Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah.

Menurutnya, pendidikan pertahanan memang memiliki disiplin dan standar khusus. Namun, kekhususan tersebut tetap harus berjalan dalam koridor hukum dan transparansi.

“Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” tegasnya.

Saadiah juga menilai persoalan hijab perlu dilihat dari aspek HAM, kebebasan menjalankan keyakinan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi.

“Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara,” katanya.

Karena itu, Saadiah meminta Unhan dan Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi resmi mengenai apakah terdapat aturan yang mewajibkan calon kadet putri melepas hijab, apa dasar hukumnya, serta apakah ketentuan tersebut telah disampaikan sejak awal kepada seluruh peserta.

Saadiah menegaskan, Indonesia membutuhkan generasi muda terbaik untuk mengabdi kepada negara.

“Jangan sampai anak-anak terbaik bangsa dihadapkan pada pilihan antara mengabdi kepada negara dan mempertahankan keyakinannya. Negara harus mampu menghadirkan sistem yang disiplin, profesional, adil, dan konstitusional,” pungkasnya.