Pekanbaru (24/06) — Jelang penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambangi para mitra. Pada Selasa (23/6/2026), ia mengunjungi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM serta Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
Saat bersilaturahmi dengan jajaran pejabat Disperindagkop UMKM, hadir Kepala Bidang Perindustrian Abdillah, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Astro Sari, Kepala Bidang Perdagangan Andisa Martias, Kepala UPT IPOK Raja H. Dewi, Kepala Bidang Pengawasan Industri Ahyu Suhendra, Kepala UPT Logam Ahmad Fauzan Rasidi, Kepala UPT Pengujian Mutu Nuri Febrina, serta Kepala PLUT khusus UMKM Trisiana Anum Sari.
Rapat yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Perindustrian Abdillah tersebut mengapresiasi kehadiran Hendry Munief untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi usulan dari Provinsi Riau yang akan diajukan kepada kementerian mitra Komisi VII DPR RI. Abdillah menyebut agenda ini semakin memperkuat dan menyelaraskan program daerah dengan kementerian terkait.
“Alhamdulillah, kehadiran Bapak Hendry Munief memudahkan kami dalam menyusun program yang akan diusulkan. Banyak informasi yang beliau sampaikan sangat penting bagi kami di daerah. Sehingga apa yang kami susun dapat diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan nasional melalui arahan beliau. Dan tentu apa yang kita sepakati hari ini akan beliau bantu perjuangkan di Senayan nantinya,” kata Abdillah.
Dalam kegiatan tersebut, terjadi sejumlah diskusi mengenai usulan dan kondisi sektor perindustrian serta UMKM di Provinsi Riau saat ini.
Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pengawasan Industri Ahyu Suhendra yang menyoroti komitmen pelaku industri dalam menyediakan kuota MinyaKita untuk Provinsi Riau yang dinilai belum sesuai harapan. Ia mengharapkan Hendry Munief beserta anggota Komisi VII lainnya dapat mengawasi dan mengomunikasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Perindustrian.
Sementara itu, Kepala PLUT UMKM Provinsi Riau Trisiana Anum Sari menyampaikan kondisi kinerja PLUT UMKM se-Provinsi Riau yang semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kebijakan penempatan pendamping UMKM yang telah diangkat menjadi PPPK tidak sesuai dengan analisis jabatan awal.
“Akibatnya, saat ini praktis lembaga PLUT UMKM kami tidak berjalan dengan baik. Kemudian terkait usulan Bapak Hendry Munief untuk mendirikan beberapa PLUT UMKM sangat bagus sehingga peran PLUT UMKM dapat memperkuat pembinaan kepada para pelaku UMKM Riau,” terang Trisiana.
Menanggapi pernyataan para kepala bidang di Disperindagkop UMKM Riau tersebut, Hendry Munief mengaku memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi sektor industri dan UMKM di Riau saat ini.
“Hasil diskusi tadi, saya sudah mengidentifikasi kebutuhan sektor perindustrian dan UMKM di Riau. Kami juga sudah meminta dinas untuk menyusun usulan tersebut sebagai bahan dan pegangan dalam menyampaikan usulan kepada kementerian mitra Komisi VII nantinya,” terang Hendry Munief usai acara.
Usai menyambangi Disperindagkop UMKM Provinsi Riau, Hendry Munief melanjutkan pertemuan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Hendry Munief disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Ade Yudistira.
Dalam pertemuan itu, Ade mengawali diskusi dengan menjelaskan kondisi pariwisata Riau saat ini. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi tahun 2025, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 12.574.110 orang, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 284.973 orang. Lama tinggal wisatawan mancanegara tercatat 2,41 hari, sementara lama tinggal wisatawan nusantara 1,32 hari.
“Sementara itu, target kinerja Dinas Pariwisata tahun 2027 adalah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 301.361 orang dan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 9.421.769 orang. Lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan 2,76 hari dan lama tinggal wisatawan nusantara 1,17 hari. Untuk itu, kami berharap dukungan dan kolaborasi dengan Bapak Hendry Munief,” terang Ade Yudistira.
Ia juga menerangkan permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata saat ini, yaitu keterbatasan akses menuju destinasi wisata, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, keterbatasan pendanaan akibat fiskal daerah yang terbatas, perlunya dukungan pendanaan pusat, serta penguatan kapasitas SDM.
“Kami berharap adanya dukungan dari APBN agar dapat melaksanakan program sektor pariwisata dan merealisasikan target yang telah ditetapkan,” terang Ade.
Usai melaksanakan kunjungan, Hendry Munief menyampaikan bahwa banyak potensi industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Riau yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Namun selama ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, masih terdapat keterbatasan anggaran.
“Ini juga menjadi pembahasan kami di Komisi VII, yaitu bagaimana mendorong pengembangan industri, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif lokal. Usulan-usulan dari dinas ini akan kami teruskan kepada kementerian mitra hingga dibahas dalam rapat Komisi VII maupun Banggar DPR RI. Kami akan mengawalnya secara maksimal sehingga harapan masyarakat dapat diwujudkan. Untuk itu, mohon doa kita bersama,” terang Hendry Munief.