Kep. Tanimbar (25/05) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyoroti kondisi menara kenavigasian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilaporkan mengalami kemiringan dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait, Sabtu (23/5/2026).
Persoalan tersebut disampaikan langsung Saadiah dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, AirNav Indonesia, dan stakeholder penerbangan lainnya dengan Komisi V DPR RI, setelah sebelumnya menerima aspirasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat kunjungannya ke Saumlaki.
“Kemarin saya mendapat aspirasi langsung dari Kadis Perhubungan KKT yang menunjukkan foto menara kenavigasian mereka yang sudah miring. Ini tentu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan layanan transportasi udara di wilayah kepulauan,” ujar Saadiah dalam rapat tersebut.
Dalam penyampaiannya, Saadiah juga mempertanyakan koordinasi dan struktur kewenangan AirNav Indonesia terhadap pengelolaan sistem kenavigasian di seluruh Indonesia, termasuk dalam penanganan fasilitas di daerah.
Menurutnya, masyarakat daerah sering kali kesulitan menentukan jalur koordinasi ketika menghadapi persoalan teknis di lapangan. Karena itu, ia memanfaatkan forum resmi bersama AirNav dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan aspirasi dari daerah dapat langsung ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, Direktur AirNav Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menghubungi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Dijelaskan pula bahwa saat fasilitas tersebut dibangun, asetnya masih berada di bawah Kementerian Perhubungan sehingga diperlukan proses penyerahan aset sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan.
Saadiah menegaskan bahwa keselamatan transportasi udara di Maluku harus menjadi perhatian bersama, mengingat wilayah kepulauan sangat bergantung pada konektivitas penerbangan.
“Bagi Maluku, transportasi udara bukan sekadar sarana perjalanan, tetapi urat nadi pelayanan masyarakat dan penghubung antarwilayah kepulauan. Karena itu, fasilitas pendukung keselamatan penerbangan harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Ia berharap tindak lanjut dari AirNav dan Kementerian Perhubungan dapat segera dilakukan agar pelayanan dan keselamatan penerbangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap terjaga dengan baik.