Jakarta (21/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia dan pencegahan stunting. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar Selasa (20/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Netty berharap tahun 2026 menjadi momentum awal perbaikan kinerja BGN secara menyeluruh, sekaligus penguatan kualitas program MBG sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Presiden dalam meningkatkan status gizi nasional.
“Tahun 2026 ini kami harapkan menjadi awal bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kinerja, dan berujung pada peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh,” ujar Netty Prasetiyani.
Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan mendapat kepercayaan publik. Salah satu hal yang disoroti Netty adalah tindak lanjut atas laporan rapat sebelumnya, khususnya terkait penanganan kasus-kasus yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Apa yang menjadi catatan dan laporan rapat sebelumnya harus betul-betul ditindaklanjuti. Langkah-langkah seperti rapid test dan penanganan kasus perlu disampaikan secara terbuka agar public trust terhadap program MBG terus meningkat,” tegasnya.
Dalam konteks pencegahan stunting, Netty menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat, terutama kelompok ibu hamil dan anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan.
“Jika BKKBN menyebutkan ada sekitar 4,8 juta ibu hamil setiap tahun, maka akurasi data penerima manfaat ini harus benar-benar dikawal. Jika dilakukan dengan baik, kita akan bisa melihat penurunan prevalensi stunting secara nyata,” jelas Netty.
Netty juga menyoroti aspek kualitas pelaksanaan MBG, termasuk kejelasan status tenaga pelaksana, ahli gizi, hingga akuntan, yang menurutnya perlu disertai dengan indikator kinerja yang jelas.
“Kejelasan status, perlindungan pekerja dan relawan, serta penerapan Key Performance Indicator akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas MBG,” katanya.
Menjelang bulan Ramadan, Netty mengingatkan agar pengelola MBG menghindari penggunaan makanan ultra-proses dan lebih membiasakan konsumsi makanan nyata (real food) sesuai rekomendasi ahli gizi.
“Pandangan ahli gizi tentang pentingnya menghindari ultra processed food harus benar-benar menjadi perhatian dan tugas pengawasan bersama, agar status gizi anak Indonesia terus meningkat,” ujarnya.
Selain itu, Netty menilai program MBG harus dimanfaatkan sebagai momentum membangun kesadaran gizi di tingkat keluarga, bukan hanya di sekolah. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat tentang makanan sehat menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui komunikasi dan edukasi yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti persoalan sisa makanan di sejumlah SPPG yang menurutnya perlu dikelola secara inovatif agar tidak mubazir.
“Sisa makanan yang masih utuh perlu dipikirkan pengelolaannya, misalnya melalui kerja sama dengan food bank atau pemanfaatan lain yang tidak mubazir, karena anggaran program ini sangat besar,” kata Netty.
Lebih lanjut, Netty menekankan pentingnya keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.
“Pemenuhan standar gizi harus mempertimbangkan potensi lokal. Dengan begitu, bukan hanya penerima manfaat yang merasakan dampaknya, tetapi juga petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Netty juga menekankan pentingnya standar keamanan pangan, peran Badan POM, dukungan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan dan BKKBN, serta perlindungan jaminan sosial bagi para relawan dan penjamah makanan.