Bandung Barat (28/10)—Dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU Bandung, dalam paparannya Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai langkah strategis menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
“Proses pendidikan politik warga tidak boleh berhenti setelah proses pemungutan suara selesai. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang mengawasi dan mendidik diri untuk memilih lebih baik di masa depan.” Ungkap Kang Aher dihadapan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Bandung Barat, Senin (20/10)
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa meskipun tingkat partisipasi nasional pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 82 persen, kualitas pilihan politik masyarakat masih perlu ditingkatkan. Lantaran, sejumlah isu krusial pasca Pemilu, seperti polarisasi di media sosial, praktik politik uang, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara.
“Partisipasi tinggi tidak selalu berarti pilihan yang rasional. Masih banyak pemilih yang terpengaruh oleh hoaks, emosi politik, dan minim literasi terhadap visi-misi calon. Inilah alasan mengapa pendidikan politik berkelanjutan sangat penting. Demokrasi digital menuntut kecerdasan digital juga.” Tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menjelaskan untuk mengatasi tantangan pemilih pasca pemilu dan pilkada tahun 2024, yaitu mendorong beberapa strategi penguatan literasi politik, antara lain: Integrasi pendidikan pemilih ke dalam kurikulum sekolah dan kampus; Kolaborasi antara KPU, Bawaslu, ormas, dan media; Pemanfaatan platform digital untuk edukasi politik kreatif; dan Pembentukan komunitas warga peduli demokrasi.
“Setiap warga adalah guru demokrasi bagi lingkungannya. Pendidikan pemilih pasca Pemilu merupakan investasi jangka panjang bagi demokrasi kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program konkret seperti Forum Demokrasi Desa/Kelurahan, Sekolah Demokrasi Digital, Podcast Pemilih Muda, hingga Gerakan Cek Janji Politik yang bertujuan menumbuhkan budaya politik rasional dan partisipatif.” Demikian tutup Kang Aher.