Samarinda (07/12) — Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mengaku heran dengan adanya Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang di dalamnya mengatur bahwa Gubernur Jakarta dan Wakilnya ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden.

“Jakarta harusnya menjadi barometer demokrasi di Indonesia. Tapi kenapa demokrasi diamputasi di sana?” tanya Aus di Samarinda, Rabu (06/12/2023).

Baca juga: Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta, HNW: Gubernur Tak Dipilih Rakyat, Kemunduran Demokrasi

Aus memaparkan data bahwa warga lulusan SMA ke atas di Jakarta cukup tinggi dibanding daerah lain, yaitu sebesar 69,11%.

“Jakarta punya banyak warga yang berpendidikan tinggi. Itu adalah modal untuk menjadi model dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Jakarta juga merupakan pusat perekonomian Indonesia yang dihuni oleh para profesional. Lantas kenapa hak mereka untuk menentukan kepala daerah dan nasibnya sendiri melalui proses yang demokratis dikebiri?” gugat Aus lagi.

Bahkan Jakarta telah terbukti menjadi daerah yang kebal dengan politik uang. Aus mengungkapkan pengalamannya melihat proses Pemilihan Gubernur pada tahun 2017, di mana guyuran logistik untuk iming-iming memilih salah satu calon tak banyak berpengaruh. Warga Jakarta saat itu tetap mencoblos sesuai hati nuraninya.

Baca juga: Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

“Maka aneh, daerah yang sangat siap untuk berdemokrasi, daerah yang warganya berpendidikan tinggi, daerah yang warganya melek politik, banyak dihuni profesional, malah dibuat seperti kerbau yang dicekoki hidungnya,” pungkas Aus.