Jakarta (23/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menanggapi perkembangan rumah subsidi di Kabupaten Sragen yang saat ini meningkat sangat pesat.
Hal ini, menurut Hamid, tidak terlepas dari harga tanahnya yang relatif terjangkau dan lokasinya yang berdekatan dengan Kota Solo dan Purwodadi.
“Wilayah Kecamatan Karangmalang menjadi primadona pengembang dan konsumen untuk rumah subsidi karena harga tanahnya berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per meter persegi. Kecamatan Sidoharjo strategis karena berdekatan dengan kawasan pintu tol, yaitu pintu tol Tol Solo-Kertosono (Soker) di Pungkruk,” ungkapnya.
Berdasarkan laman sikumbang.tapera.go.id yang diakses pada tanggal 21 September 2023, rumah subsidi di Kabupaten Sragen paling banyak di Kecamatan Karangmalang sebanyak 694 unit dan Kecamatan Sidoharjo sebanyak 94 unit. Terdapat 56 lokasi perumahan di Kabupaten Sragen dengan 3.006 jumlah total unit rumah terdaftar.
Sebanyak 1.486 atau 49 persennya merupakan rumah subsidi, Minat masyarakat Kabupaten Sragen pada rumah subsidi terlihat tinggi karena sebanyak 1.215 unit rumah subsidi atau 82 persen dari total rumah subsidi sudah terjual.
Mencermati hal tersebut, kata Hamid, Fraksi PKS mengapresiasi program rumah subsidi dengan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.
“Program ini sangat membantu Masyarat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus orang yang ingin memiliki rumah untuk pertama kali,” pungkasnya.
Sayangnya, imbuh Hamid, dalam RDP Komisi V DPR dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan pada tanggal 6 September 2023, terungkap bahwa Kementerian PUPR telah mengusulkan alokasi FLPP tahun 2024 sebanyak 220 ribu unit, namun hanya disetujui oleh Kementerian Keuangan sebanyak 166 ribu unit. Padahal, pada tahun anggaran 2023, FLPP masih lebih banyak yaitu 220 ribu unit dan per Juli 2023 sudah terealisasi 47,15 persen.
“Oleh karena itu, FPKS mendorong agar program rumah subsidi dengan FLPP tersebut ditingkatkan anggarannya, jangan sampai malah turun,” tutur Hamid.
Dengan adanya program rumah subsidi, lanjutnya, maka angka backlog kepemilikan rumah perumahan dapat dikurangi.
“Secara nasional, backlog tersebut mencapai 12,75 juta berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 16 ribuan. Dan angka tersebut akan terus bertambah 700-800 ribu setiap tahunnya jika upaya dari Pemerintah tidak signifikan,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV ini.