Jakarta (01/08) –– Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi VII, Mulyanto mendesak Menteri ESDM untuk bertindak atas maraknya pertambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber Indonesia Menyapa Pagi RRI Pro3, Senin pagi (31/07).

Ia mengkritisi langkah pemerintah yang terlihat lepas tangan terhadap pertambangan ilegal yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pengusaha-pengusaha besar hingga masyarakat biasa.

“Kita menghadapi dua kondisi penambang, yakni para pengusaha besar yang serakah serta pertambangan rakyat yang perizinannya gak jelas,” ucap Mulyanto.

Ia menyebut banyaknya masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal disebabkan tidak jelasnya regulasi dan perizinan yang semestinya dikeluarkan pemerintah.

“Sekarang kan masalahnya ketika tidak ada perizinan, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) jadi tidak masuk, pembinaan jadi tidak jelas arahnya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan semakin besar,” tegasnya.

Mulyanto merasa masalah pertambangan ilegal adalah persoalan yang kompleks, sebab turut melibatkan pejabat publik yang membiarkan permasalahan ini kian terjadi.

“Masalahnya banyak pihak yang serakah, ada oknum ESDM yang turut bermain. Tindak tegas, jangan ragu-ragu apalagi bagi mereka-mereka yang mendompleng pajak,” ujar Mulyanto.

Ia menyampaikan pihaknya telah berupaya untuk menelusuri persoalan ini, salah satunya dengan membentuk panja (panitia kerja) pemberantasan tambang ilegal. Ia juga mengaku telah memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban.

“Dari dulu (Dirjen Minerba) ini gak jelas siapa penanggung jawabnya, padahal persoalan ini urgensial. Harus direformasi betul atas beragam masalah yang terjadi.”

“Kita akan mendesak menteri agar bertindak, kementerian harus ditata. Kita dorong bentuk badan direktorat baru agar mampu menegakkan hukum dan memberantas persoalan-persoalan ini,” tutup Mulyanto.