Purbalingga (03/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto meminta BPH Migas dan Pertamina untuk mengevaluasi kebijakan outlet penjualan Pertashop di daerah khususnya di desa-desa Purbalingga.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada seminar bertajuk ‘Sinergi BPH Migas dan DPR RI’ yang digelar di Ballroom Hotel Braling, Purbalingga pada Sabtu (29/04/2023).

Melalui sambutannya, Rofik pertama mengapresiasi langkah-langkah BPH Migas terutama terkait kebijakan baru jaringan gas tanam untuk rumah tangga. Terlebih, BPH Migas merupakan badan yang awalnya dibentuk oleh DPR RI.

“Sekarang sedang digalakkan jaringan rumah tangga gas, jadi rumah tangga untuk gas itu sekarang diawasi oleh Badan Pengawas Hilir Migas yg dibentuk oleh DPR RI,” ujar Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut.

Rofik juga mengapresiasi sinergi BPH Migas dan Pertamina dalam menjaga pasokan BBM. Rofik mengatakan hal tersebut merupakan salah satu tugas berat rutin setiap tahunnya.

“Sudah bagus kemajuan yang dibangun oleh Pertamina, dan juga sinergi dengan BPH Migas. Kecukupan pasokan BBM di masyarakat khususnya bahan bakar JBT (BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), bekerja dengan bagus,” terang anggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik berharap melalui acara ini, menjadi kesempatan masyarakat bertanya langsung kepada para pemangku kebijakan terkait distribusi Migas terutama BBM yang dampaknya banyak dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai contoh, Rofik menceritakan beberapa keluhan dari masyarakat terkait Pertashop, outlet penjualan produk Pertamina yang banyak dibuka di Pedesaan dan menjual produk-produk Pertamina.

“Itu (Pertashop) kegiatan modal sendiri, jarang sekali yang mendaptkan inject modal dimana-mana, yang support dana untuk Pertashop. Kebanyakan dari jual tanah, macem-macem. Tapi untuk sekarang Pertashop agak oleng ini, karena dia menjual yang tidak menjadi kebutuhan utamanya customer, masyarakat setempat, hingga muncul lagi Pertamini ilegal yg bisa menjual Pertalite dan sebagainya,” keluh anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Riset tersebut.

Dikarenakan penjualan produk Pertamina yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rofik menilai hal tersebut menjadi faktor banyaknya Pertashop yang mulai tutup.

“Karena produk yang disiapkan itu bukan menjadi kebutuhan customer sehingga pendapatnya kecil sekali, sehingga banyak yang mendekati collapse. Bisa jadi karena produk yg dijual di Pertashop model lain itu harganya lebih besar,” jelas Rofik.

Rofik menyayangkan kebijakan ini lantaran latar belakang banyak munculnya Pertashop agar distribusi produk Pertamina dapat merata hingga ke pedesaan, sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh mencari SPBU untuk mengisi bahan bakarnya. Harapannya melalui pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog antara BPH Migas dan masyarakat Purbalingga.

“Padahal Pertashop itu kan salah satu cara bagaimana distribusi BBM Pertamina itu bisa menjangkau level bawah, masyarakat pelosok-pelosok yang sekarang mereka sendiri tidak mudah mengakses SPBU yg jauh disana. Kami berharap BPH Migas dengan Tupoksi yang jelas mengadvokasi kebutuhan masyarakat, dengan pertemuan hari ini bisa menjadi sinergi yang baik,” tutup Rofik.