Jakarta (07/04) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Dewan Pengawas LPP TVRI yang terpilih untuk periode 2022-2027 tak bisa bekerja sampingan tapi harus bekerja fokus menyelesaikan persoalan di internal TVRI.
Hal itu disampaikan Abdul Kharis saat Komisi I DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 15 Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2022-2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/4/2023) kemarin.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI secara resmi telah menetapkan lima (5) nama calon Dewan Pengawas (Dewas) TVRI terpilih untuk periode 2022-2027. Kelimanya diharapkan bekerja lebih profesional dengan menjaga moral dan integritas dalam menjalakan tugas.
Kelima nama yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Adapun kelima nama calon dewas TVRI terpilih tersebut yaitu Agnes Irwanti (unsur masyarakat), Agus Sudibyo (unsur pemerintah), Danang Sangga Buwana (unsur masyarakat), Hardly Stefano Fenelon Pariela (unsur masyarakat) dan Sifak (unsur TVRI).
Selain itu lima nama itu, Komisi I DPR RI juga telah memilih dan menetapkan 5 calon cadangan anggota dewas TVRI periode 2022-2027 sebagai calon pergantian antar waktu anggota Dewas TVRI berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun nama-namanya; Setiabudi (Unsur Masyarakat); Markus RA Prasetyo (Unsur Masyarakat); Zagia Ramallah (Unsur Masyarakat) ; Muhammad (Unsur Pemerintah); Rini Padmirehatta (Unsur TVRI).
Saat sesi tanya jawab, Abdul Kharis mempertanyakan kesanggupan calon dewan pengawas TVRI untuk bekerja secara penuh waktu atau full time. Abdul Kharis secara gamblang menyebutkan bahwa besaran gaji yang akan diterima berada di kisaran Rp25 Juta sedangkan Dewas dituntut untuk bekerja seharian tidak melakukan pekerjaan sampingan.
“Bapak akan bekerja jika terpilih nanti, mungkin full seharian bila sampai malam dan seterusnya. Gajinya hanya berkisar sekitar Rp25 juta sebulan Pak, tapi tuntutannya adalah full time enggak bisa bapak nyambi-nyambi masih kerja juga sana-sini,” tanyanya saat melakukan pendalaman.
Politisi PKS ini mencontohkan adanya dewan pengawas terpilih yang awalnya menggebu-gebu namun kemudian tidak pernah lagi muncul lantaran disinyalir bermasalah dengan gaji yang diberikan.
“Saya tidak ingin seperti di beberapa waktu yang lalu dewas menggebu-gebu begitu tahu gajinya cuma segitu, harus kerja full seminggu akhirnya enggak pernah muncul. Enggak pernah muncul sama sekali, sampai kemudian ini berakhir pun enggak pernah muncul di Komisi I,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul Kharis mengatakan bahwa setelah mengetahui besaran gaji yang akan diterima dan tuntutan pekerjaan yang akan diampu maka ia membuka kesempatan bila ada calon Dewas yang menyatakan ketidaksangupannya. Sebagaimana yang disampaikannya, dengan begitu Komisi I DPR RI tidak akan memilih calon tersebut sebagai salah satu dari 5 Dewas yang akan terlibat dalam lembaga penyiaran publik itu.
“Nah sebelum terlanjur saya kasih tahu dulu Pak, jadi kalau nanti misalnya dipikir-pikir kayaknya harus full time begitu enggak (mau) ya lebih baik sampaikan aja pada kami sehingga kami nggak akan pilih bapak. intinya begini kalau nanti terpilih berarti bapak harus kerja full, penuh waktu tanpa harus ada nyambi-nyambi pada waktu jam kerjanya sebagai Dewas TVRI, sanggupkah bapak-bapak sekalian?” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah V itu.