Jakarta (08/02) — Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. Dalam kesempatan itu banyak yang dikurangi karena utang pemerintah.
Dalam pemaparannya, Suminto mengatakan posisi utang pemerintah per Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu setara dengan 39,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Terdiri dari pinjaman Rp 887,10 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 19,67 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 867,43 triliun. Sedangkan utang berupa surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.846,89 triliun terdiri dari SBN domestik Rp 5.452,36 triliun dan valuta asing Rp 1.394,53 triliun,” kata Suminto, Selasa (7/2/2023).
Baca Juga : Rapat dengan Kemenkeu, Aleg PKS Berikan Sejumlah Catatan pada Laporan Keuangan APBN 2021
Suminto pun dicecar terkait posisi utang pemerintah itu, pertama datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati. Dia mengingatkan bahwa pemerintah utang yang terus membengkak akan membebani generasi mendatang.
“Ini secara kasat mata sudah menyajikan rupa rupa untuk meyakinkan kita semua bahwa ini baik-baik saja, tapi saya melihat dari sisi makronya. Bagaimana pun utang yang dalam tenor panjang dalam 20-50 tahun itu kalau kata orang Jawa sing bayar sopo?” ngomong-ngomong.
Anis mengaku sangat prihatin dengan utang pemerintah yang dianggap terus meningkat. Jika utang terus bertambah, maka APBN yang seharusnya bisa mengangkat kehidupan masyarakat jadi terbebani dengan pembiayaan utang yang semakin besar.
“Selalu yang bisa dibilang ini masih aman karena UU-nya 60% dari PDB. Selalu itu yang digaungkan pemerintah. Saya melihat bahwa jangan hanya itu yang jadi indikator, tapi bagaimana kemampuan negara membayar utangnya. Kalau utang tambah terus, otomatis membiayai utang kan bertambah setiap tahun, cicilannya bertambah, yang harus dibayar setiap tahun, kan jadi beban APBN tersendiri,” ujarnya.
Baca Juga : Legislator PKS: Anggaran di Kemenkeu Usulan Angkat Honorer K2
Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Siti Mufattahah perhitungan posisi utang pemerintah yang terus meningkat. Di sisi lain, rata-rata waktu jatuh temponya cenderung menurun setiap tahun.
“Dengan demikian beban pembayaran semakin berat, menurut kami seperti itu. Bagaimana DJPPR mengeluarkan rincian berbagai aspek dari utang luar negeri? Memberi indikasi masih besarnya risiko yang dihadapi pada tahun-tahun mendatang,” tambahnya.