Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aleg PKS Minta PUPR Pastikan Tambahan Anggaran Infrastruktur Perhelatan Internasional

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Tasikmalaya (19/02) — Dalam rangka persiapan sejumlah hajatan internasional yang akan digelar di Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR membutuhkan anggaran tambahan senilai Rp1,16 triliun untuk membangun infrastruktur pendukung .

Beberapa perhelatan internasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya Presidensi Indonesia dalam KTT G-20, gelaran MotoGP pada Maret mendatang, dan persiapan Asean Summit di Tana Mori, Labuan Bajo.

Menanggapi hal ini, Toriq Hidayat selaku Anggota Komisi V DPR RI berharap permintaan tambahan anggaran oleh Kementerian PUPR tersebut harus mengacu pada keberlanjutan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

“Penganggaran pada setiap kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut tidak boleh mengacu pada pada hasil kegiatan sebelumnya atau dengan kata lain penganggaran mulai dari nol,” sebut politisi PKS ini.

Toriq mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, November lalu. Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, APBN yang dirancang harus responsif, antisipatif, dan juga fleksibel.

“Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, ditambah munculnya Omicron, varian baru Virus Corona. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Toriq anggaran yang besar untuk berbagai hajatan internasional harus dibuat dan digunakan se-efisien mungkin. Mengingat keadaan perekonomian kita masih belum pulih. Paparan Menteri Keuangan APBN tahun 2022 masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun.

“Saya tidak ingin anggaran yang berdampak langsung untuk masyarakat di masa pandemi menjadi berkurang atau dikorbankan demi membiayai pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan-kegiatan internasional tersebut,” tutupnya.