Jakarta (15/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mendesak Kementerian Agama untuk segera mengusulkan penambahan kuota bagi rekrutmen formasi guru agama PPPK.

Menurut Bukhori, kuota yang diperoleh Kemenag sebanyak 9.464 dinilai tidak sepadan dengan jumlah guru agama honorer yang jumlahnya mencapai 125 ribu. Sementara di sisi lain, Kemendikbud justru memperoleh kuota sebanyak 1 juta formasi dalam rekrutmen guru PPPK tahun ini.

“Mohon Pak Menteri bisa perjuangkan rekrutmen PPPK bagi guru honorer agama. Saya minta adanya keadilan anggaran bagi pendidikan agama dan pendidikan umum,” ungkapnya dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Kunjungi Dapil saat Reses, Bukhori: Indonesia Bukan Negara Sekuler!

Pasalnya, lanjut Bukhori, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak mengenal pembedaan antara sekolah agama (madrasah) dengan sekolah umum. Tetapi ironisnya, dalam praktik penganggarannya justru terlihat disparitas yang tinggi, sambungnya.

“Yang paling menohok adalah dari sebanyak 125 ribu guru honorer agama, lantas hanya mendapat jatah 9 ribu saja. Jelas ini tidak masuk akal!,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKS ini juga meminta Presiden Jokowi untuk membuka komunikasi dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, untuk memperoleh kepastian terkait keberangkatan jemaah haji asal Indonesia untuk pelaksanakan ibadah haji pada tahun 1442H/2021M.

Baca juga: Aleg PKS: Pemerintah Harus Serius Perhatikan Guru Honorer yang Mengabdi untuk Negeri

“Sampai saat ini nasib calon jemaah haji kita masih terkatung-katung karena belum dapat kepastian. Karena itu, saya sarankan kepada Pak Presiden Jokowi untuk segera “say hello” pada Raja Salman supaya clear persoalannya,” usulnya.

Bukhori menilai, inisiatif Jokowi untuk membuka komunikasi secara personal kepada Raja Salman akan lebih efektif dalam memperoleh kepastian ketimbang mengirimkan perwakilan pemerintah Indonesia untuk menemui langsung pemerintah Arab Saudi.

Terlebih, dirinya meyakini Presiden Jokowi memiliki hubungan kedekatan personal yang baik dengan Raja Salman mengingat dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2017 silam, Presiden Jokowi sendiri yang memayungi Raja Salman saat penyambutan di Istana Bogor yang saat itu tengah diguyur hujan deras.

Baca juga: Aleg PKS: Pemerintah Harus Serius Perhatikan Guru Honorer yang Mengabdi untuk Negeri

“Saya pikir masalah soal kepastian ini akan cepat selesai bila Pak Jokowi segera menghubungi Raja Salman. Sebab, terkait penetapan kepastian pelaksanaan haji bukan domain Menteri, tetapi domain Raja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini juga mengusulkan supaya ada vaksinasi gratis serentak untuk para calon jemaah haji Indonesia. Alasannya, sebagai upaya antisipasi apabila pemerintah kerajaan Arab Saudi menghendaki vaksinasi bagi calon jemaah haji seandainya pelaksanaan haji jadi dibuka pada tahun ini.

“Saya berharap, bila haji jadi terlaksana tahun ini, kita jadikan sebagai prototype ideal; yakni haji yang nyaman, mabrur, serta jumlah dan proses terukur. Kenyamanan pelaksanaan haji di masa pandemi seharusnya bisa diwujudkan dengan pelayanan lebih optimal, sebab berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya dimana jumlah jemaah yang besar berpengaruh juga pada tingkat pelayanan kepada jemaah,” pungkasnya.