Jakarta (15/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat 1, Alifudin menanyakan terkait kebijakan vaksinasi dan kebijakan Pemda Kalbar untuk para pendatang, pada Raker Komisi IX dengan Kementerian dan mitra kerja di gedung DPR RI pada Senin (15/03).
Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi IX dihadiri langsung Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin, Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah serta Satgas Covid-19, Kepala BPOM dan Dirut Biofarma.
Agenda Raker dan RDP membahas Evaluasi satu tahun penanganan Covid 19 di Indonesia dengan salah satunya terkait vaksinasi.
Baca juga: PKS Ingatkan Pemerintah Agar Pemanfaatan Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Tepat Sasaran
“Kami baru pulang dari Dapil Kalbar 1, banyak yang bertanya soal vaksin, apakah kebijakan untuk warga yang sudah di vaksinasi bisa bepergian tanpa hasil tes, kapan di realisasinya?” Tanya Alifudin Anggota DPR RI Fraksi PKS, pada Raker Komisi IX.
“Sebab, Kebijakan pemerintah untuk bepergian ke setiap daerah harus menunjukan hasil tes, ada PCR, Rapid Tes Anti Gen, atau dengan GeNose di lokasi bandara,” tambah Alifudin.
Sebagaimana diketahui setiap warga yang ingin mendapatkan hasil tes dari Swab PCR, hampir rata-rata harus merogoh kocek Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 tergantung rumah sakit dan waktu durasi keluarnya hasil tes.
“Pak Menteri, ada aspirasi juga, bahwa untuk ke Kalimantan Barat bukan memakai anti gen, tetapi PCR pak. Bulan april banyak anak anak yang mondok di pulau Jawa akan kembali ke Kalbar. Jadi banyak yang keberatan para orang tuanya dan bertanya ke saya, baiknya disamakan dengan bandara lain,” tambah Alifudin.
Baca juga: Aleg PKS: Masih Banyak Penanganan Covid-19 yang Harus Dievaluasi
Alifudin juga menegaskan saat Raker dengan mitra Komisi IX, bahwa nanti pada tanggal 26 Maret akan ada kunjungan kerja di Dapil Kalimantan Barat. Bahwa setiap Anggota Legislatif yang nanti kesana harus menyiapkan Swab PCR.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa warga yang sudah di vaksin belum bisa untuk terbang bebas tanpa ada hasil tes covid-19, karena epidimologi masih belum sepakat mengenai hal tersebut, walau setiap warga yang sudah di vaksin mendapatkan serifikat.
“Soal kewajiban Swab PCR di Kalimantan barat, nanti kami akan koordinsikan dengan kadinkes Kalimantan Barat setelah raker ini” tegas Menteri Kesehatan Budi Gunadi.