Jakarta (08/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah memasuki usia satu tahun masih harus dievaluasi dan ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya angka pasien COVID-19 di Indonesia.

“Meski sudah tidak setinggi kemarin, tapi masih banyak penanganan COVID-19 di Indonesia yang harus ditingkatkan. Ditambah lagi dengan temuan varian baru B117 yang juga harus diklarifikasi pada Kemenkes.” Tegas Mufida dalam PKS Legislative Report edisi Paripurna.

Mufida juga menambahkan bahwa evaluasi terhadap efek pandemi bagi para pekerja masih harus dilakukan.

Baca juga: Masa Reses, Junaidi Auly Berikan Paket Bahan Pokok pada Warga Terdampak Covid-19

“Kita juga harus membahas tentang dampak pandemi setelah satu tahun ini bagi pekerja. Jadi kita harus melakukan rapat secara intensif dengan Kemnaker untuk melihat angka penurunan pendapatan. Dan juga, situasi pekerja setelah 1 tahun pandemi harus kita evaluasi dan harus ada stimulus yang diberikan oleh Kemnaker untuk teman-teman pekerja bangkit kembali secara ekonomi.” Ucap Mufida.

Mufida mengatakan bahwa Komisi IX akan berkoordinasi dengan direksi beserta Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mengingat isu Kesehatan yang masih menjadi topik utama pembahasan Komisi IX di masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

Baca juga: Kunker ke BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Mufida Tekankan Peran BPJS Jamsostek

Adapun selama masa reses, Mufida telah melakukan koordinasi dengan pihak pengelola rumah sakit swasta terkait dengan tagihan pasien COVID-19.

“Kita juga bernbincang dengan pengelola rumah sakit swasta dan dokter-dokter. Saat ini kita prihatin tagihan rumah sakit swasta masih sangat tinggi untuk pasien COVID-19. Pemerintah harus segera membayarkan tagihan-tagihan pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit. Karena, pasti sangat berat biaya operasional rumah sakit kalau tidak segera dibayarkan.” Tutur Mufida.