Jakarta (25/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera prihatin dengan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2020 yang Jeblok berdasarkan rilis dari Lembaga Transparency Internasional (TII) Indonesia 2020.
Menurut Mardani, berdasarkan rilis tersebut, Persepsi Korupsi Indonesia turun dari skor 40 (dalam skala 0-100) pada 37 pada 2020.
“Laporan TII 2020 menjadi pukulan telak buat pemerintah. Hasil ini merupakan retrogasi (kemunduran) penanganan korupsi di Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia darurat korupsi!” kata Mardani.
Baca juga: Anggota Komisi VI FPKS: Tidak Ada Kejelasan Terkait Korupsi Jiwasraya Hingga Saat Ini
Jebloknya CPI Indonesia 2020 ini juga menurut Politisi PKS ini bersamaan dengan turunnya Skor Indeks Demokrasi Global (IDG)2020 yang dilansir Economist Intelligence Unite (EIU).
“Nilai IDG Indonesia menyentuh angka 5,27 dari 5,44. Indonesia berada di peringkat ke 64, padahal tahun 2019, skor Indonesia 6,48,” ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.
Dengan demikian, Mardani mengungkapkan indeks Demokrasi Indonesia merupakan terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir,
Baca juga: Desak Revisi UU Pemilu, Politisi PKS: Revisi Diperlukan karena Demokrasi Dipertaruhkan
“Sangat memperihatinkan! Sudah lampu kuning karena CPI dan IDG tahun 2020 kita jeblok.” Tuturnya.
Anggota Komisi II DPR ini mengusulkan perlu ada good will dari Presiden untuk perbaikan sistem politik dan sistem birokrasi di Indonesia untuk memerangi korupsi di Indonesia dan mengajak masyarakat untuk melakukan sosial control melalui media sosial sebagai pilar ke lima.
Politisi PKS ini mendesak Presiden Jokowi untuk segera berbenah dan memperbaiki CPI dan IDG Indonesia.
“Presiden harus mendorong Institusi penegak hukum membenahi internalnya, sehingga fungsi pengawasan lebih optimal,” kata Mardani.
Mardani sebenarnya perihatin di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah di Indonesia, justru terjadi kemunduran demokrasi dan Persepsi Korupsi di Indonesia.
“Saya khawatir jika ini tetap di biarkan terjadi gejala neo otoritarianisme karena mengabaikan demokrasi, “ pungkasnya.