Bogor (11/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengatakan, sangat mendukung program prioritas nasional terkait percepatan kebijakan satu peta yang sudah menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Saya sangat mendukung program prioritas nasional terkait dengan pecepatan kebijakan satu peta yang sudah menjadi konsen pemerintah pusat Pak Jokowi. Karena dengan tidak adanya one map policy ini dampaknya kemana-mana,” kata aleg dari Dapil Jawa Tengah VII ini.
Baca juga: Kunker ke Undip, Aleg PKS: Jangan Sampai RUU EBT Jadi Regulasi yang Mati
Dia mengatakan hal itu saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial BIG dan Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek LIPI di Cibinong Bogor Jawa Barat, Kamis (11/02).
Rofik menambahkan, dengan tidak adanya one map policy ini menyebabkan 40,6 persen pembangunan infrastruktur menjadi tumpang tindih. Dan hal ini pasti akan berdampak pada inefisiensi dan tidak optimalnya anggaran negara untuk masyarakat.
“Saya mau bertanya kepada Kepala BIG, kapan diselesaikan rencana program percepatan kebijakan satu peta ini? Karena ini sudah cukup urgen, ini sangat penting. Mohon jawabannya,” kata aleg asal Kabupaten Purbalingga itu.
Sesuai paparan BIG, pelaksanaan Perpres 9 Thn 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada skala 1:50.000. Sampai Desember 2019 telah diselesaikan kompilasi 84 peta tematik dari 85 peta peta tematik.
Satu peta tematik yang belum selesai adalah batas administrasi desa/kelurahan.Sementara amanah Presiden pada Ratas tentang KSP tanggal 6 Februari, batas administrasi desa/kelurahan ditargetkan selesai pada Desember 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Rofik mengapresiasi inisiasi LIPI yang sudah membuat terobosan-terobosan yang sangat menarik. Diharapkan hal ini bisa ditiru lembaga-lembaga lainnya, terkait dengan inisiasi SBSN untuk proyek-proyek LIPI.
“Ada juga inisiasi yang sedang dikembangkan adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Mohon penjelasannya terkait dengan program ini. Karena dengan inisiasi ini LIPI telah membebaskan anggaran-anggaran APBN untuk operasional dan maintenance,” kata Rofik.
Berarti LIPI ada hasil dari kerja sama dengan para mitra. Rofik memperkirakan hal ini tidak hanya ada di LIPI. Karena banyak lembaga lain yang mempunyai peluang untuk menjalin kerja sama dengan mitra.
Sementara kepada Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG Dr Ing-Khafid, Rofik meminta info dari 80 wilayah dan daerah yang ikut asistensi, apakah ada dari Dapil Jawa Tengah VII. Jika belum ada, dia minta informasi lebih lengkap untuk bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan yang terkait.
“Kepada Ibu Astrid, Dapil saya termasuk sedang dilakukan batas wilayah. Untuk itu saya minta infonya,” ujar Rofik Hananto.