Komisi III DPR RI meakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur (Jatim), guna melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya, seperti dengan Polda, Kajati, Kanwil Kemenkumham, Ketua Pengadilan Tinggi, hingga BNN Propinsi Jatim.
“Komisi III ke Jatim ini adalah bagian dari kunjungan kerja komisi untuk reses. Pada pokoknya adalah bagian dari kegiatan pengawasan mitra kerja Komisi III di Jatim,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alabsyi dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat (20/12/2019).
Dijelaskan Habib Aboebakar sapaan politisi dari Fraksi PKS DPR itu, salah satu hal yang disorori komisinya adalah tingginya peredaran narkoba di daerah Tapal Kuda itu itu.
“Saya mendapat data, hingga bulan November saja sudah 53 gram lebih narkoba yang disita, padahal tahun kemarin hanya 26 gram artinya ini ada peningkatan,” kaanya.
Hal ini, menurut Habib Aboebakar, tentunya harus mendapatkan perhatian Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim, ataupun Direktorat Narkoba Polda Jatim. Dia juga meminta harus ada upaya peningkatan pemberantasan narkoba.
“Selain itu, kita juga mengingatkan Kanwil Kemenkumham Jatim, agar meningkatkan tata kelola lapas (lembaga pemasyarakatan) Utamanya untuk pengamanan lapas dan pencegahan masuknya narkoba ke lapas. Saya mendapat info bahwa sebagian besar narkoba itu pesanan dari lapas,” bebernya.
Tentunya ini, lanjut Ketua Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, menimbulkan tanya bagaimana para warga binaan dalam lapas itu bisa mengorder barang haram.
“Ini bagaimana bisa ? Aneh kan para napi dalam lapas bisa order ? Bagaimana pengamanan di dalam ? Bagaimana mungkin orang dalam lapas bosa berkomunikaai dengan dunia luar. Tentunya itu semua harus jadi bahan evaluasi untuk kanton wilayah Kemenkumham Jatim,” sebut Habib Aboebakar.
Selain itu, dirinya juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Jatim. Sebab dirinya melihat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, belum maksimal dalam mengusut kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.
“Juga perkara rasuah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Dua kasus ini sepertinya berjalan lambat, saya minta dua hal ini jadinatensi Kajati yang baru,” tegasnya.
Di sisi lain, Habib Aboebakar mengingatkan bahwa masih banyaknya tunggakan kasus korupsi yang menjadi PR (pekerjaan rumah) Polda Jatim. Apalagi, ia mendapat info ada 40 perkara yang masih ditangani di akhir tahun.
“Tentunya ini perlu kerja keras untuk menanganinya. Saya juga mengapresiasi Polda telah menyelesaikan 41 perkara yang lain, sehingga masih menyisakan 40 perkara tipikor teraebut,” pungkas Habib Aboebakar