Revisi (Perubahan) Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan langkah penting dan strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih baru saja melewati 100 hari kepemimpinan sejak dilantik 20 Oktober 2024. Tidak butuh waktu lama, beberapa program yang merupakan janji politik Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis sudah mulai berjalan.
Jika kita melihat data dan fakta secara objektif, justru Indonesia sedang mengalami kemajuan signifikan di berbagai sektor di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Pemerintahan baru hasil pemilu 2024 memasuki 100 hari pada 27 Januari 2025 terhitung sejak dilantik 20 Oktober 2024. Banyak publik menilai sejauh mana kabinet Merah-Putih yang berisi 7 Menteri Koordinator, 41 Menteri, 5 pejabat setingkat Menteri dan 55 Wakil Menteri bisa mewujudkan janji-janji yang disampaikan dalam kampanye.
Senjata api adalah alat penting dalam penegakan hukum, namun penggunaannya harus dikelola dengan sangat hati-hati. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri bukan hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menimbulkan keresahan publik dan mencoreng citra institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang profesional.
Tahun 2024 adalah momentum refleksi bagi Indonesia dalam perjalanan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi hijau menjadi pusat perhatian, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.
Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Nusa Tenggara Barat (NTB), kita patut merenung sejenak sekaligus menyusun langkah ke depan demi mewujudkan NTB Hebat, seiring upaya besar menuju Indonesia Emas 2045.
Pembangunan bangsa diperlukan untuk evolusi dan kemajuan. Makna dari pembangunan bangsa adalah pengembangan pendidikan. Dasar dari pembangunan bangsa adalah penelitian. Penelitian dikembangkan dari pengetahuan.
Oleh : Riyono (Anggota DPR RI dari Fraksi PKS) Rencana berlakunya sistem kontrak dalam sektor penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan tantangan baru bagi nelayan yang selama ini memang terkendala terkait teknologi dan permodalan. Kepemilikan kapal yang hanya 3 GT hingga 5 GT serta bersifat pribadi membuat nilai keekonomian nelayan jauh dari
Setelah Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, saya menuju bandara Haluoleo Kendari. Saya senang melihat ada Pojok Baca Digital. Namun, sayangnya hampir 2 jam saya mengerjakan berbagai tugas dan berbagai pekerjaan disini, tak satupun pengunjung bandara yang merapat ke Pojok Baca Digital tersebut. Ya, kita memang mengalami krisis literasi.