Indonesia tengah memasuki babak baru dengan terpilihnya presiden yang diharapkan membawa angin segar bagi kemajuan bangsa. Harapan besar terletak pada kebijakan yang tepat dan aksi nyata dalam mengatasi berbagai tantangan, terutama dalam bidang ekonomi, digitalisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Dunia memperingati Hari Pangan Sedunia setiap tanggal 16 Oktober, yang bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang berbagai masalah yang terkait urusan pangan. Peringatan ini mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap ancaman krisis pangan global dan mendorong ketersediaan pangan yang merata.
Anggota DPR RI diberi amanah besar untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui peran legislatif yang kuat, efektif, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan, kita harus memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dilahirkan di Senayan benar-benar mampu menjadi instrumen perubahan yang signifikan.
Setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia sebagai momen penting untuk merenungkan masalah pangan yang dihadapi jutaan orang di seluruh dunia. Pangan, yang seharusnya menjadi hak asasi manusia yang paling mendasar, hingga saat ini masih sulit diakses oleh banyak orang, terutama di negara-negara berkembang.
Hari pangan sedunia akan diperingati 16 oktober mendatang. Pangan sebagai problem utama rakyat memiliki porsi hampir 70% dalam kehidupan rakyat. Jika pangan terpenuhi maka keluarga akan kuat dan negara berdaulat.
Indonesia sedang menghadapi Triple Burden Disease yaitu masih adanya Penyakit Menular (Communicable Disease), tingginya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (Non-Communicable Disease), dan munculnya penyakit baru (New Emerging Infectious Disease). Apa saja masalah kesehatan kita hari ini?
Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2024 menjadi bahan perbincangan hangat dan kehebohan di masyarakat. Ramainya sorotan publik ini berasal dari Pasal 103 ayat 4 khususnya pada butir e di PP No. 28 Tahun 2024 ini. Pasal ini mengatur tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Dengan Pasal dan ayat ini dianggap pemerintah menyetujui untuk dilakukannya pembagian alat kontrasepsi di sekolah-sekolah.
MAKNA kemerdekaan tidak sekadar menganti rezim penjajah dengan penguasaan anak bangsa. Namun lebih dari itu, janji kemerdekaan kita adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini adalah cita-cita bangsa sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini adalah momen yang penuh makna, tidak hanya untuk merayakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata, tetapi juga untuk merenungkan perjalanan panjang bangsa ini dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi bagian dari kekuatan pendorong bagi kemajuan nasional.
Jakarta (12/07) — Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengapresiasi kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Gus Yaqut dinilai sosok pemimpin mengayomi dan beritegritas. “Di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag menjadi lembaga yang inklusif. Kementerian yang mengayomi seluruh perbedaan, utamanya dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan,” kata Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan, Jumat (12/7).