Peresmian ini dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar, Ketua DPRD Banyumas, Pj Bupati Banyumas dan VP Daop 5 Purwokerto.
Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Afridian Wirahadi, memberikan penghargaan kepada Anggota DPR RI, Rahmat Saleh.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet menerima laporan adanya penolakan produk ekspor kacang hijau dari Indonesia oleh beberapa negara.
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Achmad Ru’yat menggelar silahturahmi dengan beberapa kelompok dan organisasi wartawan se-Bogor Raya, Selasa (17/12/2024).
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy meminta lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyita dana judi online (judol) yang mengalir di bank ataupun layanan e-wallet, khususnya untuk membantu program makan bergizi gratis.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, mendukung rencana Apple investasi di Indonesia senilai Rp 16 triliun seperti yang disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia menilai rencana Apple ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, atau yang lebih akrab disapa Kang Aher, memberikan kuliah umum dalam kegiatan pelatihan Da’i, Imam, dan Khatib se-Aceh yang digelar di Dayah Darul Fikri, Aceh Seulimeum, Aceh Besar, pada Sabtu (07/12/2024).
Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufran Zainal Abidin, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Aceh 1, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kemudahan akses BBM bersubsidi, khususnya untuk nelayan di Aceh.
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Sohibul Iman menilai bahwa dunia perlu bersikap antisipatif dalam mempersiapkan diri menghadapi pandemi yang mengancam kesehatan global.
Menanggapi keluhan ini, Rahmat Saleh menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Ia menegaskan akan meminta data konkret dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta kementerian terkait.