Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Nasir Djamil melayangkan kritik terkait keputusan Presiden Jokowi yang menambah posisi jabatan baru yakni wakil menteri pendahayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (Wamenpan-RB).
Anggota Komisi X DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Fahmy Alaydroes menggelar acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Tahap IV di Kantor Desa Srogol, Kecamatan Cigombong pada Selasa, 25 Mei 2021.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen Tes Wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazaat menyebut mafia tanah masih berkeliaran di Indonesia saat ini. Imbas dari kegaduhan yang mereka buat yaitu saat pelaksanaan ganti rugi lahan tol Pekanbaru-Padang Ruas Pekanbaru-Bangkinang. Dia meminta presiden segera putus mata rantai mafia tanah di level nasional.
Mardani menyebut pemerintah sejauh ini masih amburadul menangani COVID-19. Tak hanya itu, tidak kuatnya penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk mengatur arus mudik, kata dia, memperparah hal tersebut.
Kali ini, ada kritik terkait hal itu yang disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, yang menilai rencana kebijakan tersebut jauh dari rasa keadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Elit PKS Mardani Ali Sera memiliki gambaran sosok almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain yang meninggal setelah terkonfirmasi positif virus Corona (COVID-19). Menurut Mardani, Zulkarnain adalah pendakwah yang membangun masyarakat.
Perbedaan sikap Pemerintah terhadap kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China ke wilayah Indonesia disaat pandemi virus corona baru (Covid-19) menuai kritik.
Anggota DPR yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021.
Politisi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan harapannya yaitu agar Hakim MK mendapatkan panggilan moral sebagai landasan dalam pembacaan keputusan MK atas revisi UU KPK.